Pemerintah menjamin Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang akan berlangsung serentak pada 27 Juni mendatang dapat berjalan dengan lancar. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan bahwa Pilkada serentak 2018 yang akan berlangsung di 171 daerah, Kabupaten, Kota dan Provinsi siap dilaksanakan pada 27 Juni nanti.
Wiranto menyatakan hal tersebut usai rapat koordinasi antar instansi terkait penyelenggaran Pilkada di Kantor Kemenkopolhukam pada Jumat,(22/6). Wiranto menambahkan telah mengecek kesiapan antar instansi dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan jelang dilangsungkannya Pilkada serentak 2018 nanti.
"Iya jadi kami cek kesiapan terakhir antar instansi dan masalah apa saja yang belum terselesaikan. Sebab ini sudah lima hari lagi, maka akan selesaikan yang kurang," papar Wiranto.
Ia mengakui beberapa persoalan yang menjadi fokus perhatian jajarannya guna menyukseskan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 nanti. Pertama, masalah anggaran dan logistik yang harus segara didistribusikan ke tempat pemilihan untuk menghindari terjadinya keterlambatan.
Wiranto mengatakan sejumlah logistik belum tersalurkan dengan baik karena persoalan anggaran. Namun, pemerintah menjamin pada hari penyelenggara persoalan tersebut teratasi. Kedua, permasalahan sistem komputerisasi yang membutuhkan operator yang mumpuni
Meskipun sistem IT yang digunakan saat ini kata Wiranto diawaki oleh anak negeri sendiri. Sebab, pemerintah menggandeng Perguruan Tinggi untuk mengirim putra terbaiknya turut berperan dalam Pilkada.
Di sisi lain, Menkopolhukam mengingatkan agar aparatur sipil negara atau ASN menjaga netralitasnya. Supaya tidak terjadi persoalan dalam pilkada mendatang.
Sementara itu, dari sisi keamanan juga menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada yang berpotensi konflik, sehingga perlunya adanya pengamanan.
"TNI dan Polri sudah menyusun perencanaan untuk menjaga jalannya pilkada agar berjalan aman dan kondusif tidak hanya saat pemilihanya tapi juga pengawasannya," tukas Wiranto.
Pemerintah mengajak masyarakat dan sejumlah instansi untuk sama-sama menyukseskan Pilkada serentak 2018 agar dapat berjalan aman dan kondusif. Sebab, Pilkada bukan milik segelintir orang dan bukan milik pemerintah tapi milik bangsa.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavain, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua KPU Arif Budiaman, Anggota Bawaslu dan Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana.
Soal kesiapan Pilkada serentak, Ketua KPU Arif Budiman meyayangkan bahwa kendala logistik masih menjadi persoalan. Menurut Arif, logistik seharusnya sudah sampai sebelum hari pencoblosan.
Apalagi menjelang h-5, idealnya logistik Pilkada sudah berada di setiap Kecamatan. Sehingga pada h-1 sebelum pencoblosan, logistik harus sudah di TPS.
Terkait penyaluran anggaran penyelenggaran Pilkada, Arif menegaskan bahwa anggaran sudah tersalurkan ke daerah-daerah. Tinggal, Provinsi Bali yang sampai saat ini belum sedangkan daerah lain sekalipun daerah terpencil ditegaskan Arif tidak ada masalah.
