Menpan RB ungkap 3 opsi penyelesaian permasalahan tenaga honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas menyatakan, pihaknya tengah melakukan koordinasi lintas sektor sebagai upaya menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

Disampaikannya, ada tiga skenario alternatif penyelesaian permasalahan tenaga honorer untuk diusulkan kepada kementerian terkait dan juga anggota dewan. Pertama, yakni mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN. Namun, ujar Anas, opsi ini bukan tanpa risiko.

"Skenario pertama, diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara, dan kompetensi birokrasi kita tentu akan ada problem di beberapa titik yang ketika saat rekrutmen kualitasnya tidak diperhatikan," kata Anas dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi APKASI bersama Kementerian PAN-RB di Jakarta, Rabu (21/9).

Adapun skenario kedua yakni tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. Sementara, opsi jalan tengah yang ketiga yakni pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan prioritas.

Anas mengatakan, dalam opsi ini, tenaga non-ASN yang belum atau tidak diangkat tidak berarti bukan prioritas. Namun, pengangkatannya akan diselesaikan secara bertahap.

"Ini opsi yang terus kita lakukan pendalaman. Nanti juga akan kita rapatkan dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Menurut Anas, ada sejumlah permasalahan terkait tenaga honorer yang perlu jadi perhatian seperti kualitas sumber daya manusia, anggaran, distribusi atau penyebaran, hingga pendataan tenaga honorer. Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk melakukan audit ulang data tenaga honorer di masing-masing wilayah kerjanya dan memberikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ke Kementerian PAN-RB.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Alex Deni menambahkan, selain permasalahan tenaga honorer, perlu adanya pemahaman agar aparatur sipil negara siap untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Terlebih, menurutnya, adanya digitalisasi mengharuskan banyak pekerjaan termasuk ASN untuk beradaptasi agar tetap relevan dengan perkembangan jaman.

"PR (pekerjaan rumah) kita adalah bagaimana menanamkan paradigma baru kepada PNS, kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bernilai tambah kepada masyarakat, jabatan kita tidak ada yang abadi," ujar Alex.

Ia mendorong agar ASN menjadi sarana untuk mempermudah ruang usaha dan pelayanan publik, sehingga mendatangkan investasi dan membuka lapangan kerja yang jauh lebih luas. Alex juga mendorong perbaikan permasalahan tenaga honorer, terutama di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

"Untuk pelayanan dasar, kita sepakat bahwa guru, tenaga kesehatan, kita sediakan. Bukan hanya jumlahnya, bukan hanya kualitasnya, tapi juga distribusinya mesti kita perbaiki," tuturnya.