Kementerian Sosial mencatat setidaknya jumlah warga miskin mencapai 99 juta jiwa atau 40% dari total penduduk.
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang bependapat, pemberian bantuan sosial melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinilai efektif. Sebab menurutnya, akan membuat proses penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.
"Nah, supaya semua program-program bantuan sosial yang ada di kementerian termasuk Kemensos itu bisa efektif, bisa tepat sasaran, maka memang data terpadu kesejahteraan sosial itu basisnya harus NIK," kata Agus, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).
Berdasarkan data yang Kemensos, setidaknya 99 juta jiwa atau 40% masyarakat Indonesia tergolongan tidak mampu. Karena itu, Agus berharap NIK 99 juta masyarakat tersebut telah terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.
"Jadi pemadanan harus berjalan lebih cepat. Dalam rangka untuk program bisa tepat sasaran, NIK menjadi basis," kata Agus.
Menurutnya, dalam rangka pemberian sosial diperlukan peran serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, lembaga antirasuah itu memiliki kewenangan koordinasi, supervisi, dan pencegahan agar pemberian bantuan sosial tersebut dapat tersalur dengan baik.
"KPK akan menjalankan fungsi pencegahannya. Sebetulnya, apa yang sudah dilakukan KPK sejak lama mendorong bantuan sosial disalurkan berbasis NIK," ucapnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, pemadanan data dalam rangka pemberian bantuan sosial adalah langkah yang tepat. "Selama ini oleh Kemensos sudah tepat sasaran, tapi masih ada daerah tingkat dua yang tidak cepat meng-update. Maka diseapkati harus menggunakan NIK," Ujar Tjahjo.
Merespons hal tersebut, Dukcapil Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh mengatakan, pihaknya sudah menyepakati pemberian program bantuan sosial harus berdasarkan data kependudukan.
"Kita tadi rapat, sudah menyepakati bahwa dalam pemberian bantuan sosial, Kemensos, BPJS, Kemenag, Kemendikbud, semuanya harus menggunakan basis NIK," ucap Zudan.
Kendati bantuan sosial disalurkan oleh masyarakat yang terdata, Zudan mengimbau, bagi masyarakat yang belum mendaftar data kependudukan agar segera diurus di Dukcapil setempat.
"Jadi kalau ada penduduk yang merasa belum terdata atau lupa NIK-nya, silakan diurus ke dinas Dukcapil setempat. Karena seluruh penduduk kita dalam data centre sudah memiliki NIK," ujar Zudan.
Kemendagri bersama Kemensos menyepakati proses pemandanan data kependudukan dengan tempo secara singkat. Mereka menyepakati program tersebut setelah melakukan rapat lintas Kementerian di gedung Merah Putih KPK secara tertutup.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang. Dibandingkan September 2018, jumlah penduduk miskin menurun 529.900 orang. Sementara, jika dibandingkan dengan Maret 2018, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 805.100 orang.
