Mentan Syahrul: Pupuk subsidi bukan langka, melainkan kemampuan terbatas

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, alasan masih banyaknya kelangkaan pupuk subsidi yang menjadi masalah petani di Indonesia. Selain minimnya ketersediaan pupuk di skala global, Syahrul menegaskan keterbatasan keuangan Indonesia juga menjadi salah satu penyebabnya.

"Pupuk yang dibutuhkan orang Indonesia yang ada dalam data kita itu ada 24 juta ton, sedangkan kemampuan keuangan negara yang rendah selama ini hanya bisa menyediakan 8 sampai 11 juta ton. Jadi ini bukan kelangkaan, tapi memang kita memiliki keterbatasan," ujar Syahrul usai menghadiri acara Pencanangan ST2023 oleh Presiden RI, Senin (15/5).

Minimnya keuangan negara membuat penyaluran pupuk subsidi harus tepat sasaran. Oleh karena itu, Syahrul mengungkapkan, penyaluran dilakukan berdasarkan by name by address menggunakan data yang terdigitalisasi. Hal ini untuk mengetahui kendala penyaluran pupuk terjadi pada data atau suplai atau operasional lapangan.

"Sekarang ini dikawal secara digital, jadi sekarang terkontrol. Bahkan sekarang kita menggunakan biometrik, jadi siapa yang terima pupuk harus jelas," tutur dia.

Syahrul menjelaskan, pada penyaluran pupuk, dilakukan melewati tiga tahap karena jika hanya dilakukan oleh pusat maka akan sulit. Penyaluran tersbeut melalui pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, dan kabupaten ke masyarakat. Menurut Mentan, skema ini menjadi perbaikan dalam dua tahun terakhir, meskipun belum mencapai hasil yang maksimal.

Karena anggaran subsidi pupuk yang terbatas, maka subsidi pupuk yang sebelumnya untuk 69 komoditi, oleh pemerintah diperkecil melalui kebijakan subsidi menjadi 9 komoditi. Selain itu, persoalan pupuk menurutnya juga bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia.

"Harga pupuk itu natriumnya juga yang lainnya itu impor dari luar. Harganya juga tiga kali lipat, dan itu kesulitan yang ada. Jadi pupuk tidak menjadi soal hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, bahkan Amerika juga," kata Syahrul.

"Oleh karena itu, kita mengambil kebijakan hanya untuk memfasilitasi tanaman pangan dasar saja menjadi 9. Ini dengan harapan, yang mendapatkan pupuk utamanya pada lahan-lahan 2 hektare ke bawah, lebih khusus di Jawa, itu yang kecil-kecil," ungkap Syahrul menambahkan.

Syahrul juga menyayangkan pertanian Indonesia yang terlalu bergantung pada pupuk kimia. Sehingga saat biaya penyusun pupuk naik, maka biaya pupuk kimia ikut naik.

"Selama ini kita terlalu manja dengan pupuk kimia, sudah puluhan tahun. Karena ini kan pupuk kan produksi yang selama ini ada di BUMN. Uangnya enggak ada di Kementan loh, saya cuma ada dalam perencanaan. Tapi kita udah menyatu, sekarang dalam aplikasi yang terdigitalisasi," tutur Syahrul.