Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya Bakar menyatakan, pola pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada sektor lingkungan dan kehutanan sangat penting.
Untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional, lanjut dia, Kementerian LHK dalam sektor riil mendukung ekonomi produktif ke kelompok usaha perhutanan sosial dan kelompok masyarakat yang bekerja di taman taman nasional atau di kawasan konservasi untuk wisata alam.
Siti menambahkan, data konfigurasi izin usaha antara swasta dan rakyat pada tahun 2015 sebesar 95,76%, dan izin rakyat hanya 4,14%.
“Pada posisi sekarang sampai dengan triwulan pertama 2021 izin untuk rakyat sudah 18,4% dari 4,14%. Sementara swastanya dinormalkan 81% sampai 82%,” katanya dalam diskusi dengan tema “Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi 2021” pada Selasa, (22/23).
Menurutnya, jika seluruh program selesai maka komposisi antara izin swasta dan izin rakyat akan berubah antara 70% dan 30%.
"Tahun 2021 akan menjadi landmark usaha rakyat bisa sekelas korporat minimal manajemennya,” imbuhnya.
Menteri LHK berharap tahun 2021 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terus mendukung ekonomi di sektor LHK dengan kombinasi antara swasta dan rakyat.
Pada forum yang sama, Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati menyinggung soal kemandirian energi yang dapat ditempuh dengan cara membangun ketahanan energi.
“Jika kita bicara tentang ketahanan nantinya akan mewujdukan kemandirian energi, maka bobot terbesar yang dievaluasi adalah masalah affordability karena energi ini harus bisa terjangkau oleh masyarakat,” katanya.
Dengan visi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, Pertamina dihadapi oleh beberapa tantangan seperti harus menurunkan impor minyak maupun LPG yang hari ini menimbulkan defisit neraca perdagangan.
Untuk mengurangi impor, harus ada sektor yang ditumbuhkan yaitu bio diesel karena bisa berpotensi mengoptimalkan sawit yang berlimpah di Indonesia.
“Jadi selain kita harus melakukan eksplorasi dari sisi migas kita juga akan meningkatkan kontribusi dari bio energi,” ujar Nicke.
Selain itu, jaringan gas (jargas) akan dibangun untuk menambah jargas yang saat ini baru sekitar 500 ribu jaringan rumah tangga.
“Itu akan kita tingkatkan di 2024 sampai tiga juta jaringan gas, sehingga masyarakat punya pilihan ada LPG, ada DME, ada jargas, ada kompor listrik, ini yang akan nantinya tentu akan membuat perekonomian lebih berputar,” kata Nicke.