Menteri PUPR hentikan semua pengerjaan proyek berat

Sebanyak tujuh pekerja teluka akibat kecelakaan di proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Menyikapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengintruksikan penghentian seluruh pekerjaan berat proyek elevated di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, ia meminta semua proyek tersebut diaudit oleh Komite Keselamatan Konstruksi. Basuki memaparkan, semua pengerjaan proyek elevated atau yang berada di atas tanah membutuhkan pekerjaan berat seperti pemasangan girder dan lainnya baik pada tol di Sumatera, tol di Jawa, tol di Kalimantan, dan Sulawesi. "Jembatan-jembatan panjang saya hentikan dulu sementara," terang Basuki seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/2).

Mantan Dirjen Penataan Ruang Kementerian PUPR itu memaparkan, evaluasi harus dilakukan mengingat sudah terjadi di sejumlah kecelakaan konstruksi. "Makanya kita hentikan dulu, ini ada apa?" terangnya.

Meski demikian, Basuki membantah kecelakaan konstruksi terjadi akibat dikebut seperti anggapan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sebaliknya, insiden kecelakaan tersebut akibat dari human eror.

Bahkan, Basuki menegaskan, dibanding negara lain seperti Malaysia, Filipina, dan China, Indonesia masih kalah cepat dalam mengerjakan proyek infrastruktur. Ia merinci, dalam satu tahun, China bisa mengerjakan proyek jalan sepanjang 4.000 km. Sedangkan Indonesia baru bisa 1.000 kilometer (km) dalam periode yang sama.

"Kalau dibandingkan dengan kecepatan di Malaysia, Filipina, apalagi Tiongkok, kita belum apa-apa," paparnya.

Sebelumnya, YLKI menilai proyek infrastruktur dikerjakan layaknya sopir angkot mengejar setoran. Prinsipnya adalah yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya.

Merujuk pada kecelakaan konstruksi terhadap proyek infrastruktur yang terjadi secara beruntun, membuktikan proyek konstruksi tersebut tidak direncanakan dengan matang dan pengawasan yang ketat dan konsisten.