Menteri Rudiantara: Hoaks meningkat usai pilpres

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan produksi kabar bohong atau hoaks terus meningkat pasca-pemilihan presiden (pilpres) 2019. Kebanyakan hoaks yang beredar terkait dengan netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Data hoaks pasca-pilpres saya harap turun, tapi ternyata tidak. Dari yang kita identifikasi masih ada yang berkaitan dengan pilpres dan terutama untuk KPU," ujar Rudiantara di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4). 

Menurutnya, peningkatan hoaks paling banyak terjadi tepat pada saat proses pilpres 2019 berjalan. Namun, Rudiantara tidak merinci persentase kenaikan hoaks yang disebutnya.

Rudiantara merinci sampai dengan tanggal 17 April jika dibandingkan mulai dari hari pertama bulan Maret dan 17 hari pertama bulan April lebih banyak setelahnya. Namun berapa angka kenaikannya Rudiantara berjanji akan merilisnya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan kini pemerintah tengah membentuk tim khusus untuk meredam serangan hoaks terutama kepada KPU. Hoaks yang mengarah ke KPU akan dibentuk tim khusus yang berasal dari Kominfo dan KPU untuk menangani masalah ini. 

Rudiantara juga mengimbau semua lapisan masyarakat untuk dapat menghormati kerja KPU, agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

"KPU ini lembaga yang independen dalam penyelenggara pemilu, jadi ada baiknya dihormati jangan terus buat hoaks ke arah KPU. Kasian KPU sudah kerja keras masih dilempar hoaks juga," ucapnya.

Sebelumnya, banyak data C1 yang diunggah di sistem Situng KPU tak sesuai. Hal ini menuai polemik di masyarakat terutama di media sosial. 

Tak lama dari viralnya kasus tersebut, KPU mengakui benar ada kesalahan teknis dalam menginput data saat rekapitulasi penghitungan suara dari C1 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Adapun kasus kesalahan input data yang ditemui masyarakat yang kemudian dibenarkan KPU terjadi di masing-masing satu TPS pada lima wilayah yakni: Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur. 

Sebagian hoaks terkait dugaan serangan siber terhadap situs KPU. Akan tetapi, menurut KPU kesalahan entry data tersebut semata karena human error dan bukan disebabkan serangan siber.

Hal lainnya yang juga menjadi polemik yakni terkait pemilu susulan di sejumlah daerah. Kasus seperti ini kemudian membuat sebagian pihak semakin menunjukkan ketidakpercayaannya kepada KPU lewat komentar-komentar maupun meme yang beredar di media sosial.