Mitigasi Covid-19, pemerintah diminta timbang opsi lockdown

Pemerintah diusulkan mulai mempertimbangkan opsi mengunci akses keluar-masuk warganya (lockdown) dalam menangani coronavirus baru (Covid-19) di Tanah Air. Langkah itu mulai dilakukan di negara-negara lain.

"Lockdown, menurut saya, adalah opsi," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, dalam diskusi di Jakarta, Jumat (13/3). Kebijakan tersebut telah diadopsi Italia, Jerman, dan Filipina.

Kendati begitu, dia berpandangan, lockdown belum menjadi prioritas. Yang utama, semestinya diseminasi informasi ataupun sosialisasi secara merata.

"Lockdown tapi masyarakat enggak di-educate, dia akan menyebar di dalam nanti. Lockdown itu, kan, dari luar enggak bisa masuk. Jadi, kalau enggak ada diseminasi informasi, itu tidak akan efektif," tuturnya.

"PR pertama sebelum lockdown, adalah diseminasi informasi mulai hari ini. Karena kami belum lihat dari (kinerja) Kominfo. Baru tadi malam. Harus masif. Semasif cara virus ini bekerja," ucap politikus Partai Golkar itu.

Dirinya juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mempertimbangkan segala opsi pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari mancanegara. Guna meminimalisasi penyebarannya.

Meutya menyampaikan demikian, lantaran banyak WNI terindikasi terinfeksi Covid-19 di beberapa negara. Dicontohkannya dengan kasus tablig akbar di Malaysia.

Pada acara tersebut, beberapa peserta dari Malaysia dinyatakan positif tertular. Ratusan WNI pun ditengarai ikut terlibat dan berpotensi terjangkit coronavirus.

Namun, baginya, belum diperlukan langkah pemulangan WNI di luar negari sementara ini. "Belum perlu," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengusulkan pemerintah memberdayakan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mendeteksi. Juga bertugas mengadvokasi WNI.

"Kalau ada yang suspect positif, disalurkan ke rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai ada kesulitan dari warga kita untuk mendapatkan akses," tutupnya.