Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menilai, Dinas Kehutanan (Dishut) "alergi" dengan keberadaan pepohonan di kawasan Monumen Nasional (Monas). Lantaran menebang 190 pokok kayu kala merevitalisasi kompleks ikon Ibu Kota dan Indonesia tersebut.
"Kenapa, sih, kadis di DKI ini, khususnya Kehutanan, ini kalau melihat tanaman pohon, kayaknya dendam benar, ya? Kayak mau bunuh orang, Pak," ucapnya di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (19/2).
Menurutnya, betonisasi pada ruang terbuka hijau (RTH) eks pepohonan tersebut menimbulkan masalah anyar. Seperti mengurangi area resapan air. Dus, memperparah banjir.
"Kalau terjadi hujan lokal, mau dibawa ke mana ini air? Saya lihat langsung. Digeletakkin gitu saja," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
"Ini enggak benar, Pak. Tolonglah, Pak. apakah Pemda (Pemerintah Daerah) DKI mau ribut terus dengan kita?" imbuh Pras, nama panggilannya.
Dirinya mengaku, kaget dengan langkah tersebut. Apalagi, tak dijelaskan eksekutif sebelumnya kala pembahasan anggaran kegiatan terkait.
"Saya memberi dana revitalisasi. Yang enggak baik, untuk dibuat baik. Ternyata, ada plaza. Kaget lagi saya," kata dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sebelumnya mengklaim, hanya 85 pohon yang ditebang saat penataan kawasan Monas sisi selatan. Belakangan dikoreksi. Menjadi 190 pokok kayu.
Sekretaris Daerah Jakarta, Saefullah, mengklaim, pemprov bakal mengganti tiga kali lipat. Akan ditanam kembali di kawasan Monas.
Sementara, Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta, Heru Hermawanto, sesumbar, "perombakan wajah" Monas untuk mengembalikan fungsinya. Agar sesuai rancangan yang dirumuskan.