Angkutan publik Moda Transportasi Raya (MRT) fase I Lebak Bulus (Jakarta Selatan) ke Bundaran Hotel Indonesia (Jakarta Pusat) sepanjang 15,7 kilometer (km) resmi beroperasi. Dengan beroperasinya MRT, operasional Transjakarta koridor 1 (Terminal Blok M-Kota) terancam dihentikan.
Direktur Angkutan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani mengatakan koridor 1 Transjakarta rute Lebak Bulus – Kota kemungkinan akan dihapus. Sebab, rute ini beririsan dengan MRT.
Yani mengungkapkan, saat ini, pihaknya tengah melakukan kajian untuk mengubah rute (re-routing) Transjakarta khususnya untuk koridor 1 tersebut. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan PT Transportasi Jakarta.
“Sehingga Transjakarta nanti bisa menjadi feeder (bus pengumpan) buat MRT,” kata Yani kepada Alinea.id, Senin (25/3).
Yayat mengatakan beroperasinya MRT di jalur Lebak Bulus hingga Bundaran HI memang akan berpotensi menciptakan persaingan dengan Transjakarta. Di sisi lain, jika koridor 1 Transjakarta dihilangkan, perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan.
Dia juga menyayangkan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan sebelum MRT beroperasi.
“Harus dibagi share, bagaimana kalau salah satu ada yang rugi? Artinya ada permasalahan pendapatan di sana. Ini yang harus diatur," ujar Yayat.
Senada, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan Koridor 1 Trans Jakarta harus dihilangkan agar MRT fase I ini berjalan optimal. Sebab, tarif Transjakarta yang sebesar Rp3.500 per penumpang lebih murah dibandingkan tarif MRT.
“Jadi yang satu jalur dengan MRT ini harus minggir,” kata dia.
Seperti diketahui, dengan target penumpang sebanyak Rp65.000 penumpang per hari pada 2019, tarif keekonomian dar MRT mencapai Rp31.659 per orang.
Sementara, kesediaan masyarakat DKI Jakarta untuk membayar berkisar Rp8.500 sampai Rp12.500.
Pemprov DKI Jakarta pun mengusulkan subsidi sebesar Rp21.659 per orang sehingga tarif yang dikenakan pun rata-rata hanya sebesar Rp10.000.
"Idealnya, kalau kita lihat kondisi sekarang. Angka Rp10.000 dianggap paling win win solution,” kata dia.
Kualitas sarana dan prasarana
Di sisi lain, Yayat juga mengatakan pembangunan prasarana MRT seperti stasiun harus dilakukan dengan penuh perhitungan agar bisa mendatangkan keuntungan ekonomis.
Menurut dia, pemerintah harus memiliki strategi agar kawasan yang dilalui MRT menjadi pusat kegiatan dan perdagangan baru.
“Oleh karena itu, mesti sangat diperhitungkan sekali mengenai tata ruang kotanya. Supaya tidak timbul masalah baru dan persoalannya semakin berat,” kata dia.
Selain itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana MRT juga harus ditingkatkan dan dirawat dengan baik. Menurut survey yang diterima, Yayat menyebut saat ini masyarakat di perkotaan lebih senang menggunakan kendaraan roda dua. Baik milik pribadi, maupun dari penyedia layanan berbagi tumpangan alias ojek online.
“Orang Jakarta lebih bahagia menggunakan motor. Kedua, menggunakan angkutan umum, ketiga kendaraan pribadi. Orang akan susah pindah ke MRT kalau menggunakan motor masih lebih murah, paling rasional, dan mudah parkir di mana-mana," ujarnya.
Yayat mengatakan penyedia transportasi umum seperti MRT ataupun nanti light rail transit (LRT) harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman.
Dengan layanan yang optimal, seperti suhu yang nyaman, tidak berdesak-desakan, dan kepastian waktu maka masyarakat mau beralih menggunakan transportasi umum, dibandingkan menggunakan kendaraan probadi.
"Dalam sistem pelayanan transportsi, cepat dan murah itu harus kepastian. Tarif juga menjadi penting," kata Yayat.
Untuk dikethui, MRT fase I menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Selanjutnya, pembangunan MRT fase II akan dimulai dari Bundaran HI hingga Kota. Sementara, MRT fase III akan membentang dari Jawa Barat hingga Balaraja, Tangerang, Banten sepanjang 79 km.
Pemerintah menargetkan dalam 10 tahun jalur MRT sepanjang 231 km selesai dengan anggaran Rp571 triliun. Termasuk untuk penataan ruang dan pemukiman serta masalah drainase dalam kota, seperti yang tertuang dalam propsal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo.
