Muhadjir minta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem terintegrasi

Pemerintah daerah (pemda) diminta menangani kasus kekerdilan (stunting) dan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi dan berkelanjutan karena keduanya berkaitan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, lalu mencontohkannya dengan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng).

"Berdasarkan data, [di] Kabupaten Grobogan, 40% keluarga yang miskin ekstrem punya balita stunting. Karenanya, menangani kemiskinan ekstrem juga menangani stunting juga," katanya dalam keterangannya.

Muhadjir melanjutkan, pemda harus aktif melakukan pendataan, penyisiran dan intervensi pada warga yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos), BPJS Kesehatan, dan sarana sanitasi dalam menangani stunting dan kemiskinan ekstrem. Masyarakat pun diminta turut aktif terlibat.

"Saya mohon seluruh unsur masyarakat dalam gerakan semesta ini bisa melakukan gerakan secara terpadu terintegrasi antara penanganan kemiskinan dan stunting," ucapnya dalam kegiatan "Sosialisasi Bangga Kencana dan Gerakan Semesta Mencegah Stunting" di Kecamatan Purwodadi, Grobogan, pada Selasa (23/5).

Sementara itu, Bupati Grobogan, Sri Sumarni, mengakui bahwa kasus stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masih tinggi. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022, stunting di Grobogan sebesar 19,3%, sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 mencatat kemiskinan ekstrem 2,29%.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, sambungnya, telah menerapkan berbagai upaya untuk menekan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem. Misalnya, melaksanakan Program Gerakan Cegah (Gercep) Stunting dan Program Bapak Asuh Anak stunting, perbaikan sistem manajemen data memakai aplikasi Atasi Stunting, dan penguatan pendataan sinkronisasi kebijakan.

"Kami berharap penuh didukung dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Grobogan. Komitmen kita bersama [bahwa] masalah stunting di Kabupaten Grobogan bisa menurun dan kemiskinan ekstrem memenuhi target yang diharapkan," tutur Sri.

Di sisi lain, Muhadjir juga menyambangi warga miskin ekstrem dan rentan stunting di Desa Krangganharjo saat mengunjungi Grobogan. Di sana, eks Rektor Universitas Muhamaddiyah Malang (UMM) ini berinteraksi dan berdialog dengan warga tentang bantuan sosial (bansos).

Berdasarkan informasi warga, diketahui bahwa masih ada masyarakat yang belum bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan tak terinput dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Bahkan, beberapa di antaranya belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Muhadjir lantas meminta pemerintah desa (pemdes) mendata warganya yang miskin ekstrem dan rentan stunting agar didaftarkan sebagai penerima PKH dan peserta BPJS Kesehatan. Kemudian, mengalokasikan dana desa untuk memenuhi asupan gizi keluarga rentan tersebut.

Selain itu, Pemkab Grobogan diminta memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni. Utamanya yang gentingnya bocor dan lantai masih berupa tanah.