Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menilai, perlu tiga strategi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) guna mewujudkan visi Indonesia Maju 2024. Yakni, akses pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, serta pembangunan karakter.
"Kesemuanya itu harus diterapkan pada setiap tahapan siklus kehidupan manusia, mulai dari masa prenatal hingga lanjut usia," ucapnya dalam "Forum Akademik: Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024" secara daring, Kamis (11/5).
Menurutnya, hilangnya kemiskinan ekstrem di Tanah Air akan turut mewujudkan visi besar tersebut. Sebab, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2030.
"Setiap kasus kemiskinan itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Dibutuhkan penanganan yang lebih unik dan inovatif yang mana disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya di lapangan," tuturnya.
Muhadjir pun berharap kepakaran dan keragaman disiplin ilmu yang dimiliki civitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB) menghasilkan solusi dan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, target 0% kemiskinan ekstrem tercapai pada 2024.
"Saya berharap kegiatan ini akan menghasilkan tindak lanjut yang nyata dan berdampak dalam bergotong royong membangun Indonesia yang bebas dari kemiskinan, ketertinggalan, dan kesenjangan sosial," katanya dalam keterangannya.
Sekretaris Kemenko PMK sekaligus Ketua Satgas Pengelola Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Andie Megantara, menambahkan, ditubuhkan kerja bersama yang luar biasa berbagai pihak untuk menghapus kemiskinan ekstrem.
Forum Akademik menghadirkan Plt. Sekretaris Bappedalitbang Pemkab Bogor, Endik Supiani; Rektor IPB, Arif Satria; Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Nunung Nuryartono; serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB, Sahara; sebagai pembicara. Adapun peserta acara adalah civitas akademika IPB, kementerian/lembaga, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah.