Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, percaya diri (pede) target turun 3,8% kasus kekerdilan (stunting) pada 2023 dapat terealisasi. Pangkalnya, mampu mencapai penurunan 2,8% saat pandemi Covid-19 pada 2022.
"Pokoknya, 2 tahun terakhir ini harus naik 1% dari tahun 2022 yang turun 2,8%. Sekarang, penurunan per tahunnya harus 3,8% dan harus turun 7,6% sampai 2024 untuk capai 14% [pada 2024]," ucapnya.
"Kalau pakai akal sehat, [mencapai target] itu harusnya bisa karena 2,8% itu bisa kita turunkan pada saat pandemi dan Perpres Stunting belum begitu efektif. Sekarang, Perpres sudah efektif, pandemi sudah tidak ada. Mestinya kita bisa mencapai target akhir 14%," sambungnya.
Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting mencapai 21,6% atau turun dari tahun sebelumnya sebesar 2,8%. Sementara itu, pemerintah mencanangkan prevalensi stunting pada 2024 hanya 14%.
Diketahui, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas (ratas) tentang akselerasi penurunan stunting triwulan I-2023 di Istana Wapres, Jakarta, pada Kamis (25/5). Pertemuan turut dihadiri Muhadjir; Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi; dan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.
Dalam ratas, Wapres memberikan arahan agar target penurunan stunting tercapai. Misalnya, mengefektifkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan mengoptimalkan anggaran.
Optimalisasi pendanaan dimulai dari anggaran penanganan stunting oleh 38 kementerian/lembaga. Pun memanfaatkan dana desa dan dana alokasi khusus (DAK) bagi daerah.
Wapres pun meminta seluruh stakeholder fokus dan mencari terobosan guna target yang ditetapkan tercapai. Kemudian, memperbaiki program yang berjalan dari aspek perencanaan penganggaran, penguatan koordinasi, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
"Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainnya. Kita harus bisa mencari intervensi strategis apa yang bisa mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah dicapai sebelumnya sehingga kita bisa memastikan target tahun 2024 bisa kita capai," tuturnya.
"Para pelaku di lapangan, baik itu tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan penggiat lainnya, dioptimalkan perannya, ditingkatkan kapasitasnya, dan diberikan dukungan yang optimal oleh semua pihak," pinta Ma'ruf.
Maruf lantas menugaskan BKKBN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penggunaan anggaran lebih spesifik guna percepatan penurunan stunting. Sementara itu, kepala daerah ditugaskan mengomandoi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Kemenkeu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bappenas juga diminta mengembangkan instrumen khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan seperti halnya implementasi program di Desa. Diharapkan seluruhnya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan serta dipantau perkembangannya, baik pencapaian maupun kendala yang dihadapi.
Dalam kesempatan sama, Muhadjir melaporkan hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi yang telah dilakukan Kemenko PMK bersama instansi lainnya. Hasilnya, lebih dari 80% kabupaten/kota masih menghadapi masalah dalam tata kelola pelaksanaan program, pencapaian intervensi spesifik dan sensitif.
