Mulyanto ingatkan Luhut jangan seperti preman

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengingatkan, agar Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, tidak brutal dalam menangani permasalahan polusi udara. Luhut sempat mengancam untuk menutup pabrik yang lalai menekan emisi.

Mulyanto mengatakan, pemerintah seharusnya menggalakkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sangat tidak elok bagi pemerintah untuk berulah selayaknya preman.

"Pemerintah tak usahlah pakai ancaman-ancaman segala, seperti preman saja. Yang utama justru adalah tindakan yang sistematis dan terukur dari pihak pemerintah,” kata Mulyanto dalam keterangan, Senin (21/8).

Mulyanto menyebut, pemerintah bisa mengukur ulang secara cermat tingkat polusi udara ini untuk mengetahui sumber polutan dan sebarannya, agar kebijakan yang diambil akurat (research based policy). 

Menurutnya, pemerintah harusnya memantau kontribusi setiap sumber polutan tersebut terhadap peningkatan polusi yang sekarang terjadi. Mengingat, sumber polutan selama ini adalah industri, transportasi, PLTU, pembakaran sampah, termasuk juga pembangkit listrik diesel yang digunakan oleh industri, hotel-hotel, hingga pusat perbelanjaan.

Maka dari itu, BRIN dapat ditugaskan untuk menangani masalah ini melalui penelitian. Agar hasilnya akurat dan dapat diketahui sumber-sumber polutan yang menyebabkan polusi tersebut secara tepat.

“Jangan juga Menkomarves yang ambil kendali. Kan bukan tugas pokok dan fungsinya. Serahkan saja kepada menko terkait," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut mewajibkan sektor industri untuk memasang teknologi penyaringan scrubber pada pabrik-pabriknya. Menurutnya, hal ini dapat mengurangi emisi karbon dan mengurangi polusi udara.

Luhut mengatakan, pemerintah akan melakukan inspeksi dengan intensif ke pabrik-pabrik agar memasang scrubber. Bagi industri yang enggan memasang scrubber, bisa dijatuhi sanksi berat penutupan pabrik.

"Itu sama juga, kalau dia harus pakai scrubber, tadi mengurangi apa, carbon emissions. Kalau enggak memenuhi kita ingatkan lagi kalau tiga kali. Kalau enggak juga, kami tutup," tegas Luhut ditemui di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).