Soal muslim Uighur, Mahfud MD: Di tempat lain aman-aman saja tuh

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan persoalan yang terjadi pada etnis Uighur di Xinjiang, China, perlu dilihat secara objektif. 

Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak akan diam terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi. Namun, pemerintah perlu mengetahui akar masalahnya lebih dulu karena warga muslim China di kota lain dapat menjalankan aktivitas keagamaannya dengan baik.

"Di China itu kawasan muslim kan banyak juga, bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, pernah ke tempat lain, aman-aman saja tuh," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Karena itu, Mahfud menilai perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui latar belakang kondisi Uighur, sebagaimana ramai dibicarakan saat ini. 

Menurut laporan Amnesty International, China telah membangun kamp penyiksaan bagi warga muslim Uighur. Diperkirakan ada sekitar satu juta orang yang dijebloskan ke kamp-kamp yang berada di wilayah Xinjiang.

Mahfud mengatakan, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah diplomasi ihwal kondisi yang terjadi pada etnis Uighur. Langkah diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, kata dia, telah dilakukan sejak isu indikasi pelanggaran HAM dan SARA di wilayah tersebut bergulir.

"Kita sudah mencari jalan yang terbaik. Bukan konfrontatif gitu ya. Kemudian dari kelompok masyarakat ada Muhammadiyah, MUI sudah ke sana," kata Mahfud.

Dalam artikel berjudul "How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps", media Amerika Serikat Wall Street Journal menuding Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, menerima fasilitas dari pemerintah China agar tak memberi komentar negatif ihwal persoalan Uighur. Tudingan tersebut muncul setelah ketiga organisasi Islam itu melakukan kunjungan ke Xinjiang, atas undangan pemerintah China. 

Namun Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi, yang menjadi bagian dalam delegasi tersebut, menilai pemerintah China telah mengatur kunjungan tersebut. Pengaturan dilakukan agar etnis Uighur tampak dapat menjalankan aktivitas keagamaannya dengan baik. 

Padahal terjadi banyak pembatasan kehidupan Uighur termasuk spionase dan tindakan represif China terhadap etnis minoritas di kawasan itu.