NIK akan gantikan nomor kepesertaan BPJS Kesehatan

Direktorat Jendral (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengoptimalkan pemanfaatan data nomor induk kependudukan (NIK) dalam layanan BPJS Kesehatan. Khususnya, terkait dengan kepesertaan.  

"Sebab NIK ini penting sekali. Dukcapil terus mendorong seluruh penduduk 271 juta semuanya sudah punya NIK. Ini untuk memudahkan dalam semua pelayanan publik, termasuk BPJS Kesehatan," ujar Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mufti. 

NIK dapat meningkatkan efektivitas layanan BPJS Kesehatan. "Kalau setiap penduduk sudah teridentifikasi punya NIK, dan BPJS Kesehatan memanfaatkan data Dukcapil ini sesuatu yang luar biasa," ucapnya.

Ia mengaku sedang fokus meningkatkan kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menjadikan NIK sebagai nomor kepesertaan BPJS Kesehatan.  "Mudah-mudahan dengan kerja sama yang lebih intensif, NIK akan menggantikan nomor kepesertaan BPJS Kesehatan," tutur Ghufron. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan mengatakan, BPJS Kesehatan tercatat sebagai user yang terbesar aksesnya ke data warehouse Dukcapil. "Saya berterima kasih BPJS Kesehatan memang mitra generasi pertama Dukcapil. Era integrasi data kita awali tahun 2013 dan BPJS Kesehatan bersama 9 lembaga lain menjadi institusi pertama yang percaya dengan data Dukcapil," ucapnya.

Zudan berpesan kepada para operator BPJS Kesehatan dan masyarakat agar memperhatikan verifikasi kepesertaan. Jangan sampai salah menginput NIK yang terdiri 16 digit. 

"NIK yang tidak ditemukan biasanya karena kurang input hanya 15 digit, atau salah ketik. Jadi saat memasukkan input NIK harus benar," tutur Zudan.