Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Satgasus Pencegahan TPK Polri) menemukan potensi korupsi dari hasil pendalaman program di lingkup daerah. Dari program Pupuk Bersubsidi, pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga Penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD).
Wakil Kepala Satuan Khusus Pencegahan Korupsi, Novel Baswedan mengatakan, pada pencegahan korupsi dalam distribusi Pupuk Bersubsidi masih ditemukan penerima ganda dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Selain itu, terlihat juga penggunaan Kartu Tani belum optimal, baik dari sisi distribusi maupun sarana prasarananya.
“Masih ditemukan Pupuk Bersubsidi yang diduga kualitasnya di bawah standar,” kata Novel dalam keterangan, Senin (2/1).
Novel menyebut, pada pencegahan korupsi dalam pinjaman PEN untuk Daerah pada sektor infrastruktur, terdapat tiga pemerintah daerah yang gagal mendapatkan pinjaman PEN. Kegagalan mereka karena belum memenuhi persyaratan sampai dengan bulan September 2022.
“Sehingga tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan proyek sesuai perencanaan pada tahun berjalan,” ujar Novel.
Pada program ini, ditemukan keterlambatan dalam realisasi penggunaan pinjaman PEN untuk daerah. Bahkan, belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sementara, pembiayaannya berasal dari fasilitas pinjaman PEN untuk daerah.
Novel menyampaikan, pencegahan korupsi dalam penyaluran BLT-DD terdapat perbedaan penerapan cara pendataan. Mulai dari pendataan calon kelompok penerima manfaat (KPM) BLT-DD yang berbeda-beda untuk setiap desa, kriteria beragam tiap desa dalam pemilihan calon KPM, dan tidak semua desa menggunakan kertas kerja sebagai acuan.
Temuan lain juga menunjukkan, tidak terdokumentasikannya dengan baik kertas kerja pendataan. Hal ini dapat menyebabkan potensi pemilihan penerima bantuan yang kurang transparan dan akuntabel.
Selain itu, timnya masih ditemukannya penyerapan rendah di sebagian desa pada penyaluran tahap I dan II. Menurutnya, hal in disebabkan karena perubahan sistem dari tunai menjadi non-tunai.
Namun demikian, perubahan data penerima bantuan sosial Kemensos dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai bahan verifikasi penerima BLT-DD yang datang belakangan juga mempengaruhi penyerapan. Karena tidak diperbolehkan penerima BLT-DD ganda dengan bantuan sosial lainnya.
Pihaknya tidak menemukan ada pemotongan BLT-DD bagi masyarakat. Kendati demikian, tidak adanya biaya operasional dalam penyaluran tunai dapat berpotensi terjadi pemotongan terhadap BLT-DD yang diterima masyarakat.
“Meskipun belum pernah ditemukan tindak kejahatan terhadap proses pengambilan dana BLT-DD, kondisi geografis dan jarak antara desa dengan bank penyalur dapat menjadi potensi kerawanan terjadinya tindak pidana dalam proses pengambilan dana tunai BLT-DD tersebut,” ujarnya.
