Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Provinsi Banten melarang anggotanya untuk terlibat gerakan people power terkait penolakan hasil Pemilu 2019 yang akan disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 22 Mei 2019.
Ketua PW NU Banten, Bunyamin, mengatakan telah memberikan imbauan kepada kaum Nahdliyin di Banten untuk tidak terlibat dalam aksi massa menolak hasil Pemilu 2019 di Jakarta. Pihaknya pun mengancam bakal memecat kadernya yang bersikeras berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi people power tersebut.
"Jelas untuk warga Nahdliyin tidak boleh ikut aksi dan tidak bakal ada. Tidak akan ada dan saya (ketua PW) melarang Nahdliyin Banten untuk mengikut aksi 22 Mei besok," kata Bunyamin saat dikonfirmasi di Banten pada Senin, (20/5).
Bunyamin mengatakan, keputusan tersebut merupakan sikap NU yang lebih mengedepankan upaya-upaya hukum yang berlaku, sehingga situasi Banten tetap kondusif pascapelaksanaan Pemilu 2019.
“Mari kita sama-sama legowo. Toh di Banten yang kalah menerima. Kita harus menjaga negeri ini agar tetap kondusif karena kalau sampai chaos bisa jadi sorotan dunia. Tak menutup kemungkinan, bisa pecah belah seperti Timur Tengah. Jutaan orang meninggal dunia," katanya.
Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Banten, Syamsudin, mengatakan seluruh pengurus dan anggota Muhammadiyah se-Indonesia dilarang mengikuti aksi massa 22 Mei 2019 di Jakarta. Menurutnya, ajakan people power pada 22 Mei 2019 berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik antar anak bangsa.
"Kami sudah diinstruksikan oleh pusat untuk mengambil jalur konstitusi supaya organisasi selamat dan negara dalam keadaan aman. Ini imbauan resmi organisasi. Pengurus Muhammadiyah se-Indonesia sudah dipanggil ke pusat," kata Syamsudin.
Adapun dari pihak aparat keamanan, Polresta Tangerang akan menggelar pengamanan aksi 22 Mei 2019 di setiap Polsek. Upaya ini dilakukan agar dapat mengetahui secara dini pergerakan massa menuju kantor KPU di Jakarta.
"Saat ini telah dilakukan gelar pasukan oleh Polsek Pasar Kemis dan Polsek Cisoka," kata Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sabilul Alif.
Sabilul mengatakan, kedua daerah tersebut diperkirakan banyak simpatisan kubu 02 yang ikut ke Jakarta menjelang penetapan rekapitulasi KPU secara nasional pada 22 Mei 2019. Lalu, untuk Polsek Cisoka yang membawahi Kecamatan Cisoka dan Solear merupakan salah satu titik pemberangkatan simpatisan.
“Kami berupaya untuk melarang ajakan people power oleh pihak tertentu kepada warga setempat. Tapi bila mereka tetap ngotot ke Jakarta, maka perlu pengawalan,” ujar Sabilul.
Menurut Sabilul, pihaknya akan mengawal aksi demo, mulai dari Kabupaten Tangerang hingga Jakarta. Diperkirakan, mereka berangkat menggunakan bus, angkutan pribadi, sepeda motor, dan kereta api. Untuk wilayah Cisoka dan Solear, para simpatisan akan menggunakan kereta api commuter line dari Rangkas Bitung, Kecamatan Lebak menuju Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Menurut dia, pihaknya bersama aparat Pemkab Tangerang dan Kodim 0510 Tigaraksa telah berusaha melarang simpatisan mengikuti gerakan people power.
Selain Cisoka dan Solear, Pasar Kemis juga merupakan kantong berkumpul simpatisan kubu 02. Pihaknya saat ini menelusuri jumlah peserta yang ikut ke Jakarta. Dari informasi yang beredar, jumlah pendemo yang berangkat masih menunggu instruksi dari pimpinan mereka di Jakarta. Biasanya mereka berangkat menggunakan kereta api atau sepeda motor.
Sebelumnya, Polresta Tangerang telah memetakan titik kumpul aksi demo pada 22 Mei 2019 untuk melakukan pengawalan sejak berangkat hingga ke tujuan. Titik kumpul tersebut tersebar pada lima kecamatan, yakni Pasar Kemis, Balaraja, Cisoka, Solear, dan Rajeg.
