OPM: Benny Wenda warga Inggris, tak bisa jadi Presiden Papua Barat

Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan tidak mengakui deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).

"TPNPB tidak akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimacy mayoritas Rakyat Bangsa Papua, dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi," ujar Kepala Staf Umum TPNPB-OPM, Mayjen Terryanus Satto, kepada Alinea, Kamis (3/12).

Terryanus menegaskan tidak mengakui deklarasi kemerdekaan yang dilakukan Benny Wenda itu lantaran aktivis Papua Barat tersebut merupakan warga negara Inggris. Di sisi lain, kata dia, hukum international menerangkan bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi seorang presiden, terkhusus di Republik Papua Barat.

"TPNPB-OPM sangat tidak akui dan tidak akan kompromi dengan Benny Wenda, karena Benny Wenda deklarasi Negara Papua Barat dan berkantor di Inggris yang bukan merupakan daerah revolusi," tegas Terryanus.

Baginya, deklarasi kemerdekaan suatu wilayah yang dilakukan di wilayah lain itu tidak dapat diterima dan tidak masuk akal sehat manusia.

"Berdasarkan poin di atas, maka TPNPB-OPM menolak klaim Benny Wenda, karena klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan Rakyat Bangsa Papua untuk Merdeka Penuh Dari Penjajahan oleh Pemerintah Colonial Republic Indonesia," terangnya.

TPNPB-OPM juga melayangkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda. Pasalnya, tindakan deklarasi merdeka Papua Barat dianggap telah merusak perjuangan dan persatuan Papua Barat.

"Mulai hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, kami dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda, karena jelas-jelas Benny Wenda merusak persatuan dalam Perjuangan bangsa Papua," terangnya.

"Juga di ketahui bahwa Benny Wenda kerja kepentingan kapiltalis asing Uni Eropa, Amerika dan Australia, dan hal ini pertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua," pungkas Terryanus.

Sebagai informasi, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12). Bahkan, Benny Wenda mengumumkan dirinya sebagai presiden sementara.