OTT KPK di Semarang, uang yang diamankan penyidik capai miliaran rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan puluhan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (11/4). Penangkapan dilakukan di Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya.

"Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi, Rabu (12/4).

Pihak-pihak yang ditangkap penyidik itu terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat terkait lainnya, serta para pihak swasta. Salah satu yang ditangkap yakni Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang, Putu Sumarjaya.

Adapun dugaan korupsinya, yakni terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Selain itu, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa uang. Nominalnya sementara ditaksir mencapai miliaran rupiah.

"Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang sebanyak sekitar ribuan dollar Amerika Serikat," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menyatakan masih menggali keterangan dari pihak-pihak yang terjaring OTT. Ada empat orang yang ditangkap dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Namun, Ali masih belum membeberkan materi pemeriksaan yang sejauh ini sudah dilakukan. KPK akan menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam waktu 1x24 jam.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan menyebut masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya terkait informasi OTT yang dilakukan. Kendati demikian, Kemenhub bakal berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan DJKA.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati, memastikan, perkembangan lebih lanjut terkait hal ini bakal disampaikan secara berkala.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi, dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini," ujar Adita dalam keterangannya, Selasa (11/4).