P2G minta pemerintah percepat vaksinasi anak

Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G meminta pemerintah mempercepat vaksinasi Covid-19 anak 12-17 tahun yang berada di luar Jawa-Bali dan guru. Sebab, apabila sekolah di luar wilayah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3-20 Juli sudah memenuhi syarat, maka pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bisa dilaksanakan.

"Jangan sampai mereka belum divaksinasi, tetapi pemerintah daerah sudah menetapkan PTM terbatas, tentu ini sangat berisiko," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan yang diterima, Senin (5/7).

Lebih lanjut, P2G minta harus ada pendataan jelas dan valid terhadap anak usia 12-17 tahun, yang umumnya di jenjang SMP/Mts dan SMA/SMK/MA. Menurutnya, ada sekitar 10,13 juta siswa SMP; 4,78 juta siswa SMA; dan 4,9 juta siswa SMK.

Angka ini belum termasuk siswa MTs dan MA di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan anak-anak yang ikut Paket A, B, dan C atau pendidikan kesetaraan/non formal. Satriwan mengatakan, angka ini lebih besar ketimbang vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan yang berjumlah 5,6 juta orang.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Z Haeri, menambahkan, P2G mendorong pemerintah, dinas pendidikan, termasuk sekolah, untuk melakukan sosialisasi vaksinasi kepada masing-masing orang tua. Hal ini, wajib menggandeng organisasi Komite Sekolah atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru atau POMG. 

"Sosialisasi berisi informasi tentang: Bagaimana prosedur/teknis vaksinasi siswa, syaratnya, bagaimana cara pendaftarannya, di mana tempat vaksinasi, dan lainnya. Informasi tersebut harus disampaikan kepada sekolah dan orang tua secara utuh oleh pemerintah daerah. Kalau bisa, dibuat hotline-nya," ucapnya.

Sosialisasi penting karena P2G menemukan fakta cukup banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya divaksin Covid-19. "Agaknya faktor informasi yang belum diterima secara utuh dan komprehensif, penyebab orang tua masih khawatir anaknya divaksinasi," katanya.

Lebih lanjut, P2G minta sekolah proaktif berkoordinasi dengan lembaga, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk vaksinasi siswa. Sekolah, imbuhnya, juga bisa berinisiatif bangun kerja sama dengan organisasi ikatan alumni, bahkan dengan pihak perusahaan atau swasta untuk menyelenggarakan vaksinasi gratis bagi anak secara mandiri.

"Inisiatif vaksinasi mandiri oleh sekolah dapat menjadi solusi sederhana. Tentu tetap dalam pengawasan Pemda," ujarnya.