P2G tolak wacana hapus sistem zonasi PPDB: Evaluasi total!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sebelum kebijakan dieksekusi, pemerintah akan terlebih dahulu mempertimbangkan baik-buruknya.

Wacana tersebut ditolak Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Menurut Koordintor Nasional (Kornas) P2G, Satriwan Salim, yang diperlukan adalah evaluasi regulasi dan implementasinya daripada menghapus sitem zonasi PPDB mengingat masalah yang sama selalu terulang saat dilaksanakan dalam 7 tahun terakhir.

"Ini bukti indikasi bahwa Kemdikbud Ristek dan pemda (pemerintah daerah) tidak melakukan evaluasi yang mendasar terhadap PPDB. Adapun dilakukan hanya formalitas dan tidak ada perbaikan atau tindak lanjut yang signifikan," katanya dalam keterangannya, Jumat (11/8).

Menurut Satriwan, tujuan utama sistem zonasi PPDB baik karena menciptakan keadilan dalam pendidikan dan mendekatkan anak bersekolah dengan rumah. Apalagi, mengupayakan tidak ada ongkos transportasi karena akses ke sekolah terjangkau dan memprioritaskan anak dari keluarga miskin atau ekonomi lemah untuk bersekolah. 

Kabid Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menambahkan, sekolah akan berbiaya mahal jika sistem zonasi PPDB dihapuskan. Pangkalnya, memperbesar peluang anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk bersekolah di swasta. Padahal, sesuai mandat Pasal 31 UUD 1045, negara berkewajiban membiayai pendidikan.

"Kami P2G setuju untuk dikaji ulang, evaluasi total. Tapi, bukan menghapus PPDB zonasi dan afirmasi tadi khususnya," ucapnya.

Iman berpendapat, salah satu pangkal masalah sistem zonasi PPDB adalah ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di Indonesia. Problem ini yang semestinya dituntaskan terlebih dahulu oleh pemerintah.

"Bangun sekolah dengan basis analisis data demografis sehingga tak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa bahkan tak ada siswa atau sebaliknya, sekolah negeri tidak mampu menyerap semua calon siswa karena keterbatasan ruang kelas," tuturnya.

P2G pun mendorong dilakukannya kajian mendalam antara Kemendikbud Ristek, pemda, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan dan stakeholders lainnya. "Kalau pemerintah langsung menghapus [sistem zonasi] PPDB, ini akan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dalam pendidikan dan terkesan ini adalah rencana yang reaktif," ujar Iman.