Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menyatakan, penggunaan batu bara dan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil tidak bisa dijadikan faktor utama polusi udara Jabodetabek. Baginya, pencemaran ini terjadi karena efek program pembangunan oleh pemerintah tak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.
"Pemerintah tidak boleh menganggap enteng masalah lingkungan ini karena dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya terkait bagi pelestarian lingkungan, tapi juga menyangkut ke masalah kesehatan masyarakat," ucapnya dalam keterangannya, Rabu (16/8).
"Pemerintah harus melihat semua aspek untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Tidak bisa ujug-ujug menyalahkan keberadaan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) sebagai penyebabnya dan menawarkan penggunaan kendaraan listrik atau electric vehacle (EV) sebagai solusinya. Ini dangkal sekali," imbuhnya.
Udara di Jabodetabek dalam beberapa waktu terakhir tercemar. Berdasarkan data situs IQAir, kualitas udara Jakarta bahkan terburuk di dunia pada Minggu (13/8) pagi, pukul 06.14 WIB.
Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta tercatat 170 poin atau tidak sehat dengan konsentrasi polutan utama PM2.5 sebesar 93,2 mikrogram per meter kubik. Particulate Matter (PM2.5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 µm (mikrometer).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa salah satu penyumbang polusi udara di Jabodetabek adalah pemakaian batu bara, termasuk oleh industri manufaktur. Namun, keterangan berbeda disampaikan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro, dengan dalih pemakaian batu bara di Jakarta cuma 0,42%.
Diketahui, setidaknya terdampat 418 industri manufaktur yang berada dalam radius 100 km dari Jakarta. Batu bara juga dipakai untuk operasional 16 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang "mengepung" ibu kota: 10 fasilitas di Banten dan 6 lainnya di Jawa Barat (Jabar).
Di sisi lain, merujuk data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta, sekitar 100.000 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) setiap bulannya akibat polusi udara. Rentang Januari-Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA di Jakarta.
Jokowi pun membahas masalah ini dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (14/8). Forum menghasilkan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menanggulangi polusi udara. Salah satu solusi jangka menengah adalah menggalakkan pemakaian kendaraan listrik.
Pak Mul, sapaan Mulyanto, menambahkan, pemerintah sebaiknya segera meninjau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka memerangi polusi udara. Kemudian, memfungsikan lembaga terkait untuk memetakan masalah polusi udara secara objektif sekaligus menawarkan solusinya.
"Kita, kan, punya BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Pemerintah dapat menugaskan BRIN untuk melakukan penelitian ini agar hasilnya akurat dan yang utama dapat diketahui sumber-sumber polutan yang menyebabkan polusi tersebut. Jadi, kalau Presiden [Jokowi] batuk-batuk, tidak berarti PLTU harus ditutup segera. Ini, kan, tidak pas," tuturnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyarankan pemerintah memperluas kebijakan kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD). Durasi pelaksanaannya pada akhir pekan pun diperpanjang.
"Untuk jangka panjang, pemerintah perlu merancang program terpadu pengendalian kualitas udara yang melibatkan berbagai unsur. Sepantasnya kebijakan yang diambil Pemerintah berbasis evidence," ucap Pak Mul.
