Pandemi, otda, dan tantangan menggenjot kapasitas pemda 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pemetaan kapasitas pemerintah daerah guna mengukur kinerja daerah dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat selama pandemi. 

Terdapat enam layanan dasar yang menjadi perhatian Dirjen Otda Kemendagri dalam memotret kapasitas pemda, yakni terkait aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), tata ruang dan pemukiman, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).

Pemetaaan kapasitas itu sesuai amanat Perpres RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah. Dengan pemetaan kapasitas, diharapkan dapat gambaran utuh untuk mendiagnosis dan menganalisis kapasitas layanan dasar pemerintah daerah, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, serta SDM.

Pemetaan kapasitas ini dilakukan berbasis pada persepsi publik yang diekstrak dari atensi pemberitaan di 8.600 media online yang kemudian dikelola dengan sistem intelligence media analytics (IMA) sepanjang kurun waktu 1 Januari hingga 31 Desember 2021

IMA merupakan metode pengumpulan data berjenjang berbasis artificial intellegence (AI) yang bertumpu pada tiga tahapan pengolahan data, yakni crawler (pemetaan media online), pipeline atau pengurai data berdasarkan sentimen, wilayah dan influencer. 

Pada tahap akhir, data primer sudah terkumpul dan diseleksi menggunakan tool analytics. Data yang primer dianalisis sesuai dengan variabel yang dibutuhkan sehingga persepsi publik yang terhimpun dapat dikuantifikasi menjadi data statistik.

Berdasarkan pemetaan sepanjang 1 Januari-31 Desember 2021, urusan kesehatan menjadi aspek yang paling menjadi atensi media online dengan total 169.941 pemberitaan. Urusan trantibum paling banyak diberitakan media daring dengan total sebanyak 100.183 artikel. 

Aspek pendidikan bertengger di posisi tiga sebagai aspek yang mendapat atensi media online dengan intensitas pemberitaan sebanyak 37.957 artikel dan kemudian dibuntuti aspek sosial dengan perolehan 22.010 pemberitaan. Di posisi juru kunci ada aspek PUPR dengan total 21.021 pemberitaan dan tata ruang 8.141 artikel.

Bila diurai lebih dalam dari segi kuantitas, Kompas menjadi yang paling aktif mengulas pemberitaan terkait enam layanan dasar otonomi daerah. InfoPublik menjadi media paling aktif memproduksi pemberitaan positif mengenai layanan dasar otonomi daerah. Secara keseluruhan, media-media arus utama nasional masih mendominasi produksi artikel terkait layanan dasar otonomi daerah. 

Merujuk dari data pemetaan kapasitas pemerintah daerah yang dilakukan Dirjen Otda Kemendagri, terdapat sejumlah pemda yang terpotret mendapat atensi positif dari media online lantaran cukup serius menyediakan layanan dasar bagi publik selama pandemi, terutama terkait kesehatan dan pendidikan. 

Urusan kesehatan di Pemprov DKI Jakarta, misalnya. Pada awal 2022, Kepala Dinas Kesehatan terekam menyoroti kinerja vaksinator vaksin Covid-19. Secara khusus, ia mengapresiasi para tenaga kesehatan di puskesmas kecamatan yang berupa memberikan perlindungan vaksinasi kepada sesama nakes. 

Pada Agustus, Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar terpantau mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dan Kamar Dagang Industri (Kadin) serta Dewan Masjid Indonesia yang turut turun tangan membuat kegiatan vaksinasi.

Dari ujung timur Jawa, Dinas Kesehatan Jawa Timur terekam berjibaku mengatasi infeksi saluran pernapasan yang membekap masyarakat ketika Erupsi Gunung Semeru. Dinkes Jawa Timur mencatat sekitar 20-22% pengungsi Erupsi Gunung Semeru mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). 

Dinkes Jawa Timur juga dinarasikan aktif mengejar target percepatan vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astha Triyono disebut melakukan upaya jemput bola dengan mengoptimalkan ambulans untuk melakukan vaksinasi. Melalui cara ini, pemda bisa mendistribusikan setidaknya 50 ribu dosis vaksin hanya dalam tempo lima hari. 

Di Jabar, media menyoroti kesigapan Dinkes Jabar dalam menyiapkan pos-pos kesehatan saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Bekerja sama dengan instansi kesehatan lainnya, Dinkes Jabar dilaporkan mendirikan sejumlah pos pemantauan kesehatan di titik-titik yang berpotensi mengundang keramaian atau kerumunan. 

Dalam aspek pendidikan, Pemprov DKI Jakarta  terpotret sempat mengambil inisiatif membatalkan rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan mengenalkan skema pembelajaran campur atau "blended learning" yang akan diterapkan di sekolah-sekolah selama masa pandemi Covid-19. 

Strategi pencegahan Covid-19 di bidang pendidikan juga terpotret diupayakan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Jatim mengizinkan SMA/SMK sederajat di zona hijau atau kuning untuk menggelar sekolah tatap muka secara terbatas. 

Kegiatan PTM bisa diselenggerakan di SMA dan SMK di Jatim yang mengantongi rekomendasi dari Ketua Gugus Tugas Covid-19. Syarat lainnya, seluruh tenaga pendidik sudah menerima vaksin dua kali dan orang tua murid menyetujui kegiatan PTM terbatas digelar di sekolah tempat anak-anak mereka belajar. 

Di Jabar, Dinas Pendidikan Jawa Barat juga mematok syarat serupa untuk izin penyelenggaraan PTM. Di luar itu, Pemprov Jabar terpotret  membuat inovasi di bidang pendidikan dengan membuka program Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) 2021. Program ini menyediakan kuota 1.253 untuk berbagai jenis beasiswa dan 108 perguruan tinggi yang terlibat termasuk yang ada di luar Jabar.

Aspek PUPR dan sosial

Di DKI, dalam konteks PUPR, pembangunan sejumlah infrastruktur menjadi perhatian utama media. Sepanjang 2021, proyek Jakarta Internasional Stadion di Tanjung Priok Jakarta Utara jadi salah satu isu yang paling banyak diberitakan. Dalam salah satu artikel,  Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan dana pembangunan JIS murni berasal dari pengembangan dan bukan dari APBD DKI Jakarta.

Selain JIS, ada empat proyek infrastruktur lain yang mendapat sorotan media, yaitu pembangunan rumah susun di Kampung Aquarium, flyover Tapal Kuda, jalur sepeda Sudirman-Bunderan Hotel Indonesia (HI) serta proyek flyover Cakung. 

Dikutip dalam salah satu laporan media, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyebut pandemi menghadirkan beragam tantangan untuk melaksanakan pembangunan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Di Jawa Tengah, pemerintah daerah terpotret melancarkan program pengentasan kemiskinan melalui perbaikan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RK RTLH). Mengacu pada pernyataan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah yang capaianya paling baik pada aspek itu. 

Pandemi juga tidak menyurutkan Pemprov Jawa Barat untu menggenjot pembangunan infrastruktur. Pemprov Jawa Barat dinarasikan tetap menjalankan  program pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan model kerja sama pentaheliks dan penentuan skala prioritasnya. 

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Jabar Bambang Tirtoliyono mengatakan, jika biaya pembangunan yang dijalankan sekarang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, baik pusat, provinsi atau kabupaten dan kota. Pemprov juga berkolaborasi dengan swasta dan juga media untuk informasi dan pembangunan. 

Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum rata-rata pemerintah daerah terpotret masih aktif melakukan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik di tengah tentangan pandemi yang belum usai.

Dalam urusan tata ruang dan pemukiman Pemprov DKI Jakarta juga terbilang konsisten menjalankan isu strategis perkotaan seperti kemacetan, banjir dan kelangkaan air baku. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana Pramesti, menegaskan setiap program yang dilancarkan untuk mengatasi banjir dan kemacetan tidak akan sukses tanpa adanya kesadaran masyarakat.

Pemprov Sumatera Selatan termasuk pemerintah daerah yang getol menyukseskan penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sumber Daya Air. Pada 2021, Pemprov Sumsel menggarap sejumlah proyek untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya air milik negara untuk publik. 

Dari sektor perumahan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumsel Basyarudin Akhmad mengatakan kemungkinan besar Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman hanya mengurusi Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada 2022. Itu lantaran APBD anggaran dinas tidak lagi mampu mengakomodir P2KT dan RPJM.

Hal serupa juga dilakukan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat dalam urusan urusan tata air. Dinas SDA akan membentuk tim koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki periode 2022- 2027. Kepala Dinas SDA Jawa Barat Dikky Achmad Sidik menilai tim ini sangat diperlukan karena ketersediaan air, baik di permukaan maupun air tanah, semakin berkurang.

Dari aspek sosial urusan bantuan sosial juga menjadi atensi media daring terutama di tiga daerah, yakni Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Jawa Barat. Rata-rata pemberitaan terkait dengan penyaluran bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak Covid-19. 

Penyaluran bansos Covid-19 yang direkam media tidak hanya dilakukan dinas sosial, tetapi juga oleh instansi lainnya. Di Jabar, misalnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jabar juga dilaporkan turut membagikan ratusan paket bansos ke masyarakat selama pandemi. 

Selain isu bansos, trantibum juga jadi salah satu isu yang paling diperhatikan media. Umumnya, media daring menyoroti kinerja pemerintah dalam menindak pelanggar protokol kesehatan. Di jajaran Jawa Timur, misalnya, Satpol PP Jawa Timur terpotret rutin menggelar operasi yustisi dan patroli untuk merazia pelanggar protokol kesehatan.

Selain memetakan kapasitas pemerintah daerah secara digital, Ditjen Otda Kemendagri telah melakukan safari ke berbagai daerah untuk melakukan pemetaan secara langsung. Itu dilakukan untuk menaksir kemampuan pemda dalam menjalani roda pemerintahan. 

Pertahankan kualitas layanan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menilai banyak pemda yang kinerjanya menurun dalam melayani publik selama pandemi Covid-19. Itu terlihat dari minimnya serapan APBD di sejumlah daerah pada November dan Desember saban akhir tahun. 

"Banyak pemerintah daerah tidak memiliki fokus terhadap perencanaan pandemi. Seharusnya mereka bisa karena sudah dibantu pemerintah pusat untuk mengarahkan ke sana, ternyata enggak juga. Itu tecerrmin di kinerja APBD dan serapan anggaran. Itu mau pandemi dan enggak pandemi, tetap tertumpuk di semester terakhir," ucap Armand kepada Alinea.id, Selasa (22/2). 

Peralihan budaya kerja dari luring menjadi daring selama pandemi Covid-19 memperlebar ketimpangan kapasitas antara pemerintah daerah. Menurut Armand, tidak semua daerah memiliki infrastruktur jaringan internet yang memadai. "Itu menjadi tantangan," imbuh dia. 

Selama pandemi, diakui Armand, tak semua pemda bisa secara cepat mengakselerasi penyaluran layanan dasar ke publik lantaran tersandera kebijakan pemerintah pusat yang cenderung sentralistik. Sebagai jalan tengah, Armand mengusulkan agar pemda diberi diskresi untuk mengeksekusi program dengan mengacu pada reward and punishment.  

"Daerah-daerah yang berkinerja bagus selama pandemi, menurut kami, perlu diberi ruang diskresi yang lebih luas. Diskresi itu diberikan pemerintah pusat dengan menjadikan basis kinerja itu sebagai ruang memberikan diskresi," ujar Armand.

Sebagai contoh Pemda yang sekiranya memiliki performa lumayan bagus di 2021 perlu diberi reward berupa diskresi yang lebih di 2022. "Untuk memberi layanan dasar. Terkhusus yang berkaitan untuk mengatasi pandemi," kata Armand.

Lebih jauh, Armand mengatakan Dirjen Otda Kemendagri bisa menggunakan data kepatuhan dari Ombudsman RI sebagai basis penilaian. "Itu bisa dilihat sejauh mana kesiapan daerah kalau diberi diskresi lebih luas," kata Armand.

Komisioner Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais meminta pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada publik selama pandemi. Hasil survei Ombudsman pada 2021 menunjukkan masih ada provinsi yang kualitas layanan publiknya berada di zona merah. 

"Kepatuhan implementasi standar pelayanan merupakan indikator penting mencegah terjadinya malaadministrasi pada tiap unit pelayanan publik," kata Indraza kepada Alinea.id, belum lama ini. 

Dalam surveinya, Ombudsman membagi tingkat kepatuhan pemda ke dalam tiga tingkatan. Zona merah berarti tingkat kepatuhan rendah. Zona kuning bermakna tingkat kepatuhan sedang. Zona hijau berarti tingkat kepatuhan tinggi. 

Pemprov-pemprov yang bertengger di zona hijau, semisal Riau, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Pada zona kuning, tercatat ada sejumlah provinsi, di antaranya Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali. Adapun zona merah dihuni Papua dan Maluku Utara. 

Lebih jauh, Indraza mengakui pandemi menghadirkan beragam tantangan bagi pemerintah daerah. Namun, ia berharap kualitas pelayanan publik tidak dikorbankan. "Supaya tidak melahirkan apatisme publik terhadap pemerintah daerah nantinya," kata dia.