Para perantau dan ancaman beban baru Jakarta

“Ya beginilah dukanya merantau,” kata Endang, setelah berbicara sebentar dengan istrinya lewat telepon genggamnya, Kamis (12/5).

Ia melepas rindu sejenak dengan sang istri di kampung halaman di Kuningan, Jawa Barat. Awal pekan ini, usai Lebaran dan pelonggaran mobilitas di masa pandemi, Endang baru tiba di Jakarta. Sejatinya, ia bukan perantau baru di Ibu Kota.

Sejak 1996, ia mengadu nasib di Jakarta, mengawali mencari nafkah menjadi kuli bangunan. Lantas menjadi pelayan di sebuah warung kopi di bilangan Jakarta Selatan.

Namun, ia harus kembali ke kampung halamannya ketika pandemi Covid-19 melanda dua tahun lalu. Saat itu, ia terpaksa dirumahkan karena pendapatan warung kopi tempatnya bekerja merosot.

“Karena butuh uang, bapak ya terpaksa ke Jakarta lagi,” ujar pria 51 tahun tersebut, berbincang dengan reporter Alinea.id di warung kopi tempatnya bekerja di bilangan Jakarta Selatan.

“Mau ke mana lagi? Di kampung kerjaan susah, mau jualan enggak ada modal.”

Merantau untuk mencari nafkah

Endang mengatakan, merantau sudah menjadi semacam tradisi di kampungnya. Informasi pekerjaan di Jakarta, biasanya didapat dari kerabat atau rekannya di kampung.

“Kayak bapak, diajak sama tetangga buat jagain warung (kopi),” tuturnya.

Tak hanya dari mulut ke mulut, informasi pekerjaan juga diperoleh dari komunitas warga perantau. Paguyuban Wonogiri Manunggal Sedya (Pawonmas) misalnya, kerap memberikan informasi kepada warga Wonogiri seputar pekerjaan. Tak cuma masalah pekerjaan, informasi terkait tempat tinggal pun dibagikan.

Anggota Departemen Sosial Pawonmas, Tri Yanto, mengibaratkan komunitas ini seperti rumah besar perantau di luar daerah kelahiran mereka. Tri menilai, eksistensi komunitas ini sangat bermanfaat bagi warga Wonogiri yang ingin merantau ke Jakarta.

“Memang tujuan kita ini untuk silaturahmi, untuk memfasilitasi perantau Wonogiri,” tutur Tri saat dihubungi, Jumat (13/5).

Sudah sekitar 1.000 warga Wonogiri yang bergabung ke dalam Pawonmas. Latar belakang profesinya bermacam-macam, ada yang anggota kepolisian, tentara, pedagang, kuli bangunan, hingga buruh pasar.

Dengan mudahnya akses informasi perihal pekerjaan di daerah rantau, Tri menilai, bakal meningkatkan jumlah warga pendatang. Apalagi pandemi Covid-19 sudah terkendali.

Banyaknya perantau, mengakibatkan jumlah penduduk di Jakarta semakin padat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memprediksi, tahun ini bakal ada 180.000 warga yang merantau ke Jakarta. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dua tahun lalu, saat mobilitas dibatasi pemerintah karena kasus Covid-19 yang masih tinggi.

Merujuk data Dinas Dukcapil DKI Jakarta, pada 2020 jumlah pendatang di Jakarta sebanyak 113.814 orang. Pada 2021, angka ini naik menjadi 138.740 orang.

Prediksi bertambahnya jumlah pendatang membuat Mat Soleh—Ketua RT dan tokoh masyarakat di Kampung Jawa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan—khawatir. Ia mengatakan, warga pendatang baru biasanya tak melapor ke perangkat lingkungan.

“Kebanyakan begitu. Seharusnya baru datang, lapor,” ujar Soleh saat berbincang di Kampung Jawa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (11/5).

Menurut Soleh, daerah Kampung Jawa merupakan tempat favorit perantau untuk bermukim. Letaknya yang strategis dan mudahnya akses transportasi, kata Soleh, menjadikan tempat ini sasaran bermukim perantau.

Soleh mengatakan, sebagian besar warga di lingkungannya adalah pendatang, dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Aceh. Menurutnya, warga pendatang enggan melapor karena ada rasa sungkan dengan warga yang sudah menetap lama di lingkunganya.

Yahuza, yang sudah 13 tahun menjadi Ketua RT 12 RW 10 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan juga mengakui kelimpungan mendata warga pendatang baru.

“Apalagi habis libur Lebaran seperti ini, biasanya orang habis mudik bawa saudaranya,” kata dia saat berbincang di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Rabu (11/5).

“Dan sebagian besar itu menetap enggak lama, cuma enam bulan habis itu pindah. Itu cirinya warga tidak lapor.”

Pengangguran dan kemiskinan

Pemprov DKI Jakarta sendiri tak melakukan Operasi Yustisi bagi para pendatang baru usai Idulfitri. Meski tak melakukan Operasi Yustisi, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan pendataan bagi para perantau baru.

“Lewat berbagai macam metode, misalnya layanan jemput bola,” ucapnya, Jumat (13/5).

Dalam layanan jemput bola ini, ujar Budi, pihaknya akan terjun ke tengah masyarakat membuka layanan administrasi penduduk bagi warga, mulai dari perekaman, pembuatan KTP, KK, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lainnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi terkait urgensi kepemilikan dokumen kependudukan. Kendati begitu, Budi menyarankan pendatang baru agar melaporkan diri ke perangkat lingkungan setempat, saat tiba di Ibu Kota.

Guna meminimalisir angka pengangguran baru di Jakarta, Budi menuturkan, pihaknya bakal menyosialisasikan modal dasar keterampilan dan keahlian. “Serta berkolaborasi dengan unit-unit lain dalam memberikan pelatihan dan keterampilan kerja,” tuturnya.

Ia berpesan, calon pendatang baru agar mempersiapkan keahlian dan mental untuk berkompetisi di Jakarta. “Agar saat tiba di Jakarta bisa mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan skill yang dimiliki,” ucap Budi.

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, tak tepat bila Pemprov DKI Jakarta meniadakan Operasi Yustisi. Sebab, kebijakan tersebut masih perlu diterapkan karena warga pendatang baru bisa menjadi beban Ibu Kota. Misalnya, jumlah pengangguran akan melonjak. Terlebih, ia melihat pemulihan ekonomi akibat pandemi belum merata.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebut, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta pada Agustus 2020 sebesar 10,95% atau setara 572.780 orang. Dibandingkan dengan Agustus 2019, pengangguran di Jakarta naik 4,41% atau bertambah 233.378 orang. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab naiknya tingkat pengangguran di Ibu Kota. Namun, angka itu turun pada Agustus 2021 menjadi 8,5%.

Sedangkan angka kemiskinan di Jakarta pada Maret-September 2021 sebesar 498.000 jiwa atau 4,69%. Angka itu, kata Trubus masih tinggi.

“Kalau angka kemiskinan tinggi tidak tertangani akan muncul gangguan keamanan, juga menjadi beban keuangan daerah, serta kesehatan lingkungan menurun,” ujar Trubus, Jumat (13/5).

Trubus menyarankan Pemprov DKI Jakarta tetap mendata warga pendatang baru. Di samping itu, membuat aturan dalam lingkungan RT/RW agar melaporkan kondisi di wilayahnya masing-masing.

Tujuannya, bila terjadi potensi kekerasan dan tindak kriminal bisa segera ditangani dan berkoordinasi dengan perangkat lingkungan, Bintara Pembina Desa (Babinsa), kepolisian, dan TNI.

“Artinya, aparat keamanan juga harus aktif memastikan warga dan lingkungan,” tutur Trubus.

Terakhir, Trubus mengingatkan agar diberi edukasi kepada warga yang hendak membawa saudara atau rekannya ke Jakarta, tentang kondisi sesungguhnya di Ibu Kota. “Bahwa di sini sudah tidak ada lapangan pekerjaan, biaya hidup tinggi,” katanya.