Menkes: Pasien gagal ginjal akut meninggal karena penanganan lambat

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, merespons kasus gagal ginjal akut yang kembali muncul di DKI Jakarta. Dia mengakui, salah satu dari dua anak yang terkonfirmasi gagal ginjal akiut tidak diselamatkan lantaran lambat mendapat pertolongan medis.

"Yang confirm sudah diterima di RSCM, sudah terlambat, jadi kita kasih treatment fomepizole, karena obatnya sudah ada, sudah terlambat sehingga pada hari yang sama dia wafat," kata Budi di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).

Budi mengatakan, sejauh ini, terdapat dua anak yang dicurigai terkena gagal ginjal akut. Namun, hanya satu yang terbukti mengidap penyakit tersebut.

Hanya saja, kata Budi, yang terkonfirmasi terkena gagal ginjal akut, akhirnya meninggal dunia karena penanganannya terlambat. Dia meyakini, apabila ditangani secara cepat, nyawa anak tersebut bisa diselamatkan.

"Memang kita sudah lama lihat nggak ada kasus, bulan ini ada dua anak yang dicurigai gagal ginjal akut. Yang satu sudah confirm tidak, yang satu confirm iya," ujarnya.

Budi meamb, pihak RSCM bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) saat itu langsung mengambil sampel darah dari anak tersebut. Sampel tersebut dikirimkan ke Labkesda DKI dengan hasil terdapat dietilen glikol dan etilen glikol.

"Sebenarnya RSCM sudah ambil sampelnya, karena di sana banyak dokter anak dan berkerja sama dengan IDAI, kemudian mengirimkan sampelnya ke Labkesda DKI. Hasilnya, baik di di anaknya, darahnya ada dietilen glikol dan etilen dan di sampelnya juga ada dengan kadar yang di atas (ambang batas)," ucap Budi.

Sebelumnya, anggota Komisi IX Nurhadi menilai pemerintah kurang cekatan dan terkesan abai sehingga persoalan kasus gagal akut pada anak kembali terulang. Diketahui, sampai saat ini, satu anak di DKI Jakarta terkonfirmasi meninggal akibat kasus gagal ginjal akut pada anak.

"Saya melihat pemerintah dalam kasus GGAPA sepertinya kurang cekatan, terkesan abai, dan tidak ada kebijakan yang terukur untuk mengatasi masalah," kata Nurhadi, Rabu.

Politikus Partai NasDem ini juga menilai antar lembaga negara seperti sembunyi tangan. Disebutnya, BPOM berdalih bukan bagian dari pengawasan, sedangkan Kemeterian Perdagangan (Kemendag) beralasan karena belum adanya aturan pelarangan impor.

Sementara itu, kata dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seperti setengah-setengah memberikan informasi terkait penyebab GGAPA yang baru saja terjadi di Jakarta.

"Saya berharap lembaga negara tersebut berani ambil tanggungjawab supaya kasus ini segera tertangani dan tidak menimbulkan korban yang lebih banyak," tandasnya.