Polemik PB Djarum dan ketidakberdayaan negara mengurus bulu tangkis

Siapa yang tak kenal Susi Susanti. Mantan pebulu tangkis yang mendapat julukan Ratu Bulu Tangkis ini disegani lawan-lawannya pada dekade 1990-an. Ia pernah meraih medali emas Olimpiade 1992 Barcelona, menyabet juara All England pada 1990, 1991, 1993, dan 1994, serta segudang prestasi di ajang dunia bulu tangkis.

Kepala bidang Pembinaan dan Prestasi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) itu mengatakan, bukan perkara mudah untuk menjadi atlet bulu tangkis di Indonesia. Istri Alan Budikusuma ini menuturkan, perlu mengeluarkan uang yang begitu besar untuk sampai ke titik puncak prestasi tertinggi.

"Saya main bulu tangkis dari usia 5-6 tahun. Sudah mulai ikut pertandingan. Biaya untuk masuk klub, gizi, dan pertandingan sangat mahal," katanya saat dihubungi Alinea.id, Selasa (10/9).

Ia tak menyangkal, masalah biaya kerap jadi batu sandungannya saat memulai karier. Susi mengaku, sampai-sampai teman-teman ibunya mengumpulkan uang untuk biaya pertandingan agar dirinya tak berhenti di tengah jalan.

"Perkara ini membuat saya terpikir, bagaimana dengan mereka yang tidak mampu jika diobok-obok begini? Karena perlu diketahui, tidak semua atlet lahir dari keluarga mampu dan mapan," katanya.

Susi mengatakan, sempat pernah iri dengan rekan atlet yang berasal dari Korea Selatan dan China. Di sana, kata dia, pemerintahnya langsung mencari dan mengambil calon atlet sebagai anak negara.

"Dan, semua dijamin mulai dari sekolah dan hidupnya. Kemudian diberikan pensiun, dikasih kerjaan. Nah, kalau di Indonesia, jadi atlet harus berkorban banyak," tuturnya.

Pernyataan Susi itu terkait penghentian audisi umum beasiswa bulu tangkis Persatuan Bulutangkis (PB) Djarum. Sebelumnya, PB Djarum memastikan akan menghentikan audisi mulai 2020. Audisi ini pertama kali digelar pada 2006.

Keputusan itu diambil lantaran sebelumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menuding ada unsur eksploitasi anak-anak untuk promosi merek dagang produk rokok Djarum. Tudingan KPAI itu mengacu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengutip situs web PB Djarum, audisi umum beasiswa bulu tangkis diadakan setiap tahun untuk menemukan bibit-bibit muda pemain dari seluruh Indonesia. Usia calon peserta terbagi dua, yakni kelompok U-11, terdiri dari peserta berusia 8-10 tahun, dan kelompok U-13, terdiri dari peserta berusia 11-12 tahun.

Tahun ini, audisi diadakan di lima kota, yakni Bandung, Purwokerto, Surabaya, Kudus, dan Solo. Di dalam audisi diterapkan sistem gugur. Final berlangsung di Kudus pada 20-22 November 2019. Bagi peserta yang masuk sampai tahap akhir, bakal mendapat beasiswa bulu tangkis.

Susi menyayangkan penghentian audisi itu. Ia mengatakan, jika audisi PB Djarum dihentikan, maka bisa mematikan potensi anak-anak yang berasal dari kalangan tak mampu.

"Sebab, saya sendiri yang merasakan betapa susahnya jadi atlet dari kalangan orang tidak mampu," ujarnya.

Dalih eksploitasi anak

Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin mengatakan, pihaknya tak mau dianggap melawan hukum. Ia mengaku, tak bisa berbuat banyak, selain menghentikan audisi umum beasiswa PB Djarum.

"Karena ada surat dari KPAI dan kami sudah dianggap melanggar atuan. Kami lebih memilih taat hukum," ujarnya saat dihubungi, Senin (9/9).

Sebelumnya, pada 29 Juli 2019, KPAI mengirim surat dengan Nomor 1017/19/KPAI/VII/2019 perihal pemberhentian audisi Djarum Foundation kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Menurut Yoppy, pihaknya sudah berusaha supaya masalah pemasangan merek rokok tak membuat audisi umum terhenti. Namun, kata dia, tetap tak ada titik temu.

Yopy pun menyatakan pasrah dengan kondisi ini. Ia menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah. “Agar kami diberikan dispensasi supaya audisi ini berjalan terus,” katanya.

Sementara itu, komisioner KPAI Sitti Hikmawatty membantah rumor yang menyebutkan KPAI membubarkan audisi umum beasiswa bulu tangkis PB Djarum. Menurut Sitti, KPAI hanya mempertanyakan konsepnya, bukan melarang audisi beasiswa tersebut.

“Audisi beasiswa bulu tangkis tersebut melibatkan anak-anak, sedangkan iklan merek Djarum identik dengan produk rokok,” kata Sitti saat dihubungi, Selasa (10/9).

Sitti mengemukakan, ada dua perhatian KPAI terhadap audisi beasiswa bulu tangkis itu. Pertama, terkait eksploitasi. Ia mengatakan, menggunakan badan anak-anak sebagai media promosi kegiatan Djarum tergolong bentuk eksploitasi.

“Kemarin (9/9) di Purwokerto, kita melihat anak-anak secara langsung. Di jersey mereka, tidak menggunakan lagi logo PB Djarum, tetapi tetap disematkan dalam nomor punggung. Masih ada logo-logo walaupun itu sifatnya sementara, tetapi ya tetap ada,” ujar Sitti.

Kedua, kata dia, audisi umum beasiswa bulu tangkis ini merupakan upaya denormalisasi produk rokok. Menurutnya, hal ini mengondisikan bahwa Djarum adalah produk yang “normal”.

“Boleh bersahabat dan bercengkerama dengan anak dalam suasana riang gembira atau berprestasi. Itu yang kami soroti,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sudah membalas surat dari KPAI pada 30 Agustus 2019. Di dalam surat balasannya, Imam menilai, kurang tepat bila ada tindakan eksploitasi anak dalam audisi bulu tangkis Djarum Foundation.

“Sampai saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak melihat terpenuhinya unsur kegiatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan dimaksud sebagaimana diatur dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” tulis Imam.

Imam menilai, Djarum Foundation sudah melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf h dan huruf I, Pasal 28 huruf d, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yakni tak menggunakan merek dagang dan logo produk tembakau, dan tak bertujuan mempromosikan produk tembakau.

Berkontribusi besar

Pengurus PBSI subbidang Sponsorship sekaligus mantan pebulu tangkis nasional Alan Budikusuma menekankan, PB Djarum merupakan klub bulu tangkis yang sudah berkontribusi banyak bagi dunia bulu tangkis Indonesia.

Hal itu tercermin dari banyaknya juara dunia yang berasal dari PB Djarum, mulai dari Liem Swie King hingga Kevin Sanjaya. Lim Swie King merupakan jebolan pertama PB Djarum yang berhasil menjadi juara All England pada 1978. Ia mendapat gelar itu kembali pada 1979 dan 1981.

Sementara Kevin Sanjaya berpasangan dengan Marcus Gideon, saat ini merupakan ganda putra terbaik dunia. Mereka menyabet juara All England pada 2017 dan 2018, BWF Superseries Final pada 2017, Indonesia Open pada 2018, dan medali emas Asian Games pada 2018.

Belum lagi nama-nama seperti Ardy B. Wiranata, Eddy Hartono-Gunawan, Haryanto Arbi, Gunawan-Bambang Suprianto, Antonius-Denny Kantono, Sigit Budiarto-Chandra Wijaya, Trikus Haryanto-Minarti Timur, Maria Kristin, Tontowi Ahmad-Liliyana Natsir, M. Ahsan-Hendra Setiawan, dan Praveen Jordan-Debby Susanto yang mampu berbicara banyak di kompetisi bulu tangkis internasional.

Alan sendiri juga hasil didikan PB Djarum. Ia pernah meraih medali emas di Olimpiade 1992 di Bacelona, Spanyol.

"Tolong diingat, kontribusi PB Djarum ke pelatnas (pemusatan latihan nasional) PBSI 50%. Pemain nasional pelatnas yang ada 105 orang, 50 % dari PB Djarum, termasuk pelatihnya," tuturnya saat dihubungi, Selasa (10/9).

Atas perkara dengan KPAI, menurut Alan, PB Djarum sudah mengambil sikap dengan menghentikan audisi umum beasiswa bulu tangkis, hanya sampai tahun ini. Meski begitu, Alan mengatakan, penghentian tersebut tidak permanen.

"Untuk tahun depan sementara rehat dulu, istirahat dulu untuk sementara waktu," katanya.

Menurut Alan, PB Djarum tak pernah mengeksploitasi anak-anak. Malah, tempat yang membesarkan namanya itu berkontribusi melahirkan para pemain berbakat.

"Misal juara All England yang mengharumkan nama Indonesia di dunia," ujarnya.

Alan berharap, KPAI datang langsung ke lokasi audisi untuk melihat kondisi terkini di lapangan. Ia pun mempersilakan bertanya langsung kepada para orang tua dan anak-anak yang terlibat.

Sedangkan Susi Susanti khawatir, tudingan eksploitasi anak yang berakibat penghentian audisi umum beasiswa bulu tangkis PB Djarum bukan tidak mungkin bisa memutus regenerasi, yang selama ini dilakukan PB Djarum.

"Suplai pemain muda paling besar kan dari PB Djarum. Jika audisi ini dihentikan, artinya bakal merugikan pebulu tangkis Indonesia. Di saat Indonesia berjuang untuk mencetak bibit sebanyak-banyaknya, malah diobok-obok dengan cara seperti ini," ujarnya.

Ia melanjutkan, kontribusi PB Djarum sangat besar dalam meningkatkan prestasi bulu tangkis Indonesia karena mereka melakukan apa yang takbisa dilakukan PBSI, yakni pembinaan usia dini.

Ia mengaku, PBSI hanya diberikan anggaran negara untuk melakukan pelatihan saat adanya pertandingan saja. Itu pun tergolong singkat. Sehingga, kata dia, dipastikan tak mampu meningkatkan prestasi bila tak didukung pihak seperti PB Djarum.

"PBSI tidak diberi dana oleh pemerintah untuk pembinaan usia dini. Hanya diberikan pas ada multieven, seperti Sea Games dan Asian Games,” ujarnya. “Untuk mencetak sang juara itu sulitnya minta ampun. Butuh dana, ketekunan, dan dukungan.”

Susi meminta KPAI memahami perbedaan PB Djarum dan induk perusahaan PT Djarum. Tujuannya, supaya bisa memahami secara utuh PB Djarum. Susi juga menilai, agak konyol jika KPAI meminta nama PB Djarum dihilangkan dari ajang audisi umum beasiswa bulu tangkis.

"Sebab, yang membuat orang tua antusias mengirimkan anaknya ke sana karena nama PB Djarum-nya. Karena sudah terpercaya reputasinya, berhasil mencetak atlet hebat," katanya.

Ketika dihubungi, Wakil Sekretaris Jenderal PBSI Achmad Budiharto mengaku, kondisi seperti ini berpotensi merusak ekosistem bulu tangkis nasional. PB Djarum pun dinilai berhasil melakukan regenerasi.

"Di saat PBSI tak mampu melakukan pembinaan dan penjaringan sampai ke pelosok daerah. Hal itu dilakukan PB Djarum,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (10/9).

Senada dengan Susi Susanti, Achmad mengatakan, PB Djarum telah mampu mengisi kekosongan peran PBSI saat tak bisa melakukan pembinaan usia dini.

"PBSI kemampuannya hanya membina apa hasil dari klub-klub daerah. PBSI enggak punya kemampuan untuk membina usia dini karena anggarannya tak mencukupi," ujarnya.

Achmad pun meminta KPAI mengubah persepsi soal merek Djarum dalam audisi umum PB Djarum. Sebab, kata dia, sebenarnya logo itu merupakan merek yang telah dipercaya masyarakat dalam hal pembinaan olahraga.

"Mohon maaf saja, jika nama itu diganti apakah dapat menggugah niat orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke ajang bulu tangkis? Belum tentu. Nama ini sejak lama sudah punya reputasi," ujar dia.

Negara tak berdaya?

Di sisi lain, Yoppy Rosimin mengatakan, kondisi ini tak akan menghentikan PB Djarum dalam membina atlet bulu tangkis. Menurutnya, PB Djarum punya banyak cara untuk mencetak atlet bulu tangkis yang unggul.

"Bisa melalui audisi khusus, bisa melalui kerja sama dengan klub lain. Bisa juga dengan menerjunkan pemandu bakat jika diperlukan. Jadi banyak cara untuk menjaga regenerasi pebulu tangkis," katanya.

Sedangkan Sitti Himawatty menyarankan, lebih baik Djarum menyerahkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada lembaga pemerintah yang berwenang.

“Mungkin nanti dananya itu diserahkan kepada PBSI. Jadi, yang muncul nanti adalah lembaga PBSI, bukan logo Djarum,” ucapnya.

Para legislator pun buka suara perihal polemik ini. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Anang Hermansyah mengatakan, polemik PB Djarum dengan KPAI secara tidak langsung ikut mengkritisi pemerintah dalam urusan pembinaan olahraga.

"Lembaga-lembaga formal yang dimiliki negara tak berdaya dalam melakukan pembinaan terhadap cabang olahraga kita," ujar Anang saat ditemui di kompleks DPR, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurut Anang, kasus ini menjadi momentum bagi negara untuk membenahi anggaran cabang olahraga. "Jika tidak, jangan salahkan swasta turut andil dalam pembinaan olahraga sembari promosi produknya," kata dia.

Peran PB Djarum dalam pembinaan olahraga di Indonesia, menurut Anang, harus diakui. Namun, sebagai perusahaan swasta, bisa dimaklumi jika dalam dukungannya di ranah sosial tetap menyelipkan pesan komersial dalam kegiatannya.

"Namanya juga swasta," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menilai, kasus ini seharusnya menjadi bahan koreksi pemerintah, terutama Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa mereka minim peran dalam pembibitan atlet bulu tangkis.

“Terlihat justru swasta lah yang punya perhatian kepada pembinaan atlet bulu tangkis ketimbang negara," ujarnya saat dihubungi, Senin (9/9).

Ia mengatakan, mestinya sekarang pemerintah introspeksi, sudah sejauh mana membina bulu tangkis nasional agar bisa memahami secara bijaksana kerja yang sudah dilakukan PB Djarum.

"Sudah gagal menyelenggarakan program pembibitan atlet berprestasi, tapi juga tidak men-support kontribusi atas inisiatif swasta,” katanya.

Terkait pendanaan Djarum Foundation, Menpora Imam Nahrawi dalam surat balasannya ke KPAI pun mengakui, kementerian bergantung pada swasta. Ia mengatakan, Djarum Foundation merupakan bentuk konkret partisipasi masyarakat yang bertujuan membantu keterbatasan APBN maupun APBD dalam mendanai bidang olahraga.

“Sehingga diperoleh alternatif sumber pendanaan yang berkecukupan dan berkelanjutan,” tulis Imam.

Anggota Komisi X DPR lainnya, Hetifah Sjaifudian berpendapat, tak semestinya perkara merek produk menghentikan audisi umum beasiswa PB Djarum. Sebab, kata dia, selama ini kontribusinya sangat besar untuk bulu tangkis nasional.

"Apalagi mereka menjangkau seluruh pelosok wilayah tanah air dalam mencari bibit unggul anak-anak daerah," ujarnya ketika dihubungi, Senin (9/9).

Hetifah berharap, audisi umum beasiswa bulu tangkis itu tetap dilanjutkan tahun depan. "Dengan alternatif nama brand besar tersebut diganti agar tidak memberikan kesan adanya promo terhadap brand rokoknya," katanya.

Dihubungi terpisah, pengamat bulu tangkis Broto Happy Wondomisnowo menyayangkan penghentian audisi umum beasiswa PB Djarum. Menurut dia, PB Djarum sudah terbukti berhasil melahirkan pemain bulu tangkis hebat, ketika pemerintah gagal dalam membina cabang olahraga ini. Masalah utamanya, sebut Broto, soal anggaran.

"Anggaran olahraga kan masih terbatas. Apalagi untuk olahraga itu urutannya nomor 8 dibanding pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kehadiran PB Djarum sejak 1969 itu tak bisa kita nafikan telah berhasil melahirkan banyak pemain bulu tangkis hebat,” tutur Broto saat dihubungi, Senin (9/9).

PB Djarum dibentuk pada 1969 sebagai perkumpulan internal karyawan pabrik rokok. Pada 1974, PB Djarum dibuka secara resmi di Kudus.

Broto menilai, kurang tepat bila perkara promosi dan perlindungan anak mesti mengorbankan audisi penjaringan bibit-bibit muda berbakat bulu tangkis.

"Jika dipandang secara sehat, hal itu sebenarnya perkara yang berbeda," tutur Broto.

Broto memandang, dalam masalah ini, baik KPAI dan PB Djarum tak bisa mutlak disalahkan. Sebab, keduanya pasti punya alasan berbeda. Akan tetapi, ia mengatakan, kurang elok jika yang dikorbankan adalah para tunas muda bulu tangkis.

“Sebenarnya bisa saja disiasati. Saat audisi enggak usah dipasang embel-embel merek produknya di kaus para peserta. Kalau kita mau berpikir sehat, tak mesti audisi dihentikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Broto merasa, jika perkara semacam ini, terus menghantui dunia bulutangkis, maka bukan tidak mungkin bakal berakibat negatif terhadap regenerasi atlet bulu tangkis karena pembinaan dan penjaringan usia dini macet.

Broto mengatakan, memang masih banyak cara untuk melakukan pembinaan, salah satunya dengan menerjunkan para pemandu bakat untuk keliling kota mencari pemain yang tampil di sebuah kejuaraan. Ia mengatakan, klub juga tak hanya PB Djarum. Ada klub bulu tangkis lainnya, seperti Jaya Raya, Tangkas, dan Surya Naga.

"Tapi tetap saja dengan dihentikan audisi bakal ada dampaknya," katanya. (Fir/Akb/Mar).