Pembantaian KKSB di Papua buntut dana otonomi khusus?

Aksi pembantaian kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Nduga, Papua, diduga dipicu oleh penyimpangan dana otonomi khusus (Otsus).

Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, mengaku belum menemukan temuan terkait penyimpangan dana otsus tersebut. 

"Kami memakai pendekatan plan public. Belum ada temuan (soal penyimpangan dana otsus)," kata Adrianus di Gedung Ombudsman, Kuningan Jakarta, Kamis (6/12). 

Kendati demikian, dia mengatakan Ombudsman menemukan masalah yang lain di Papua. Misalnya, temuan soal distribusi beras rakyat miskin yang kacau. 

"Yang ada adalah soal beras. Raskin tidak sampai di Wamena. Tidak sampai di puncak-puncak yang tinggi-tinggi. Bahwa semua kan tergantung dari pesawat. Pesawat tuh kadang-kadang enggak bisa ngangkut beras," kata dia. 

Selain itu, lanjut dia, masalah ini juga disebabkan oleh gagalnya koordinasi antara Bulog dengan Pemda setempat soal titik penurunan beras dan titik distribusi beras ke penduduk. 

"Bulog hanya sampai pada titik turun beras. Dari truk ke lokasi. Sedangkan Pemda titik bagi. Kemudian tidak klop. Di situ malnya," tuturnya.

Masalah ini sendiri ditemukan baru-baru ini saja. Namun, dia enggan mengaitkan ini dengan aksi KKB yang menewaskan 31 orang tersebut. 

"Saya kira itu hal berbeda, jangan dikait-kaitkan dong. Untuk konteks ini karena ranahnya masih keamanan, belum masuk ranah kamilah," pungkasnya.