Pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana meningkatkan alokasi dana desa jika calon presiden urutan 01 itu kembali terpilih di Pilpres 2019. Nilainya akan dianggarkan mencapai Rp400 triliun selama 5 tahun ke depan, atau hingga 2024.
Angka ini mengalami peningkatan dibanding anggaran di masa pemerintahan pertama Jokowi, pada 2015-2019, yang mencapai Rp257 triliun.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan dana desa memang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Ini dikarenakan pembangunan desa butuh anggaran yang cukup besar.
"Sejak adanya dana desa, ternyata desa mampu membangun infrastruktur desa secara masif dan diakui badan dunia. Pembangunan akan terus ditingkatkan dan selama 5 tahun yang akan datang, dana desa bisa ditingkatkan dengan total Rp400 Triliun," kata Eko.
Dalam lima tahun ini, anggaran dana desa juga terus mengalami peningkatan. Pada 2015, angkanya berada di Rp20,67 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp46,98 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, dan Rp70 triliun pada 2019.
Eko mengatakan, dana desa yang telah disalurkan selama empat tahun terakhir, telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif. Sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana desa, telah membantu menunjang aktifitas ekonomi masyarakat.
Eko merinci, ada 1.140.378 meter jembatan, 191.600 kilometer jalan desa, dan 8.983 unit pasar desa yang dibangun dengan dana desa. Selain itu, dibangun 37.830 unit BUMDesa, 4.175 embung, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit.
Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922.
"Adanya program dana desa terbukti efektif dan telah berhasil mengurangi kemiskinan di desa-desa," kata Eko. (Ant)