Pemerintah membangun 134 jembatan gantung di berbagai wilayah di Indonesia selama periode tahun 2018.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan Program Pembangunan Jembatan Gantung yang sedang digalakkan di berbagai daerah merupakan bagian dari Program Nawacita yang dicetuskan Presiden Joko Widodo, yaitu salah satunya pemerataan pembangunan dari pinggiran.
Kementerian PUPR dalam keterangan resmi, Jumat (21/9), menyatakan pembangunan jembatan gantung adalah upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meski pembangunan jembatan gantung memang kelihatan tidak terlalu besar, namun dinilai bisa memberikan manfaat yang besar baik untuk transportasi orang, barang dan komoditas sehingga ada efisiensi dalam biaya maupun waktu.
Dengan hadirnya jembatan gantung maka warga masyarakat di sejumlah daerah tidak perlu lagi memutar sehingga akan memperpendek jarak menuju berbagai fasilitas publik.
Sehingga mereka juga bisa lebih mudah dalam mencapai tempat seperti sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahim antarwarga.
Kementerian PUPR membangun sebanyak 134 jembatan gantung yang tersebar di 20 provinsi dengan anggaran sebesar Rp770,5 miliar pada 2018.
Sebanyak 50 proyek jembatan gantung ditargetkan selesai pada November 2018 dan selanjutnya, pada Desember 2018, Kementerian PUPR akan merampungkan 84 proyek jembatan gantung lainnya.
Menurut dia, dari 134 jembatan gantung itu sebanyak 62 unit telah terkontrak, 63 unit dalam proses lelang dan sembilan unit masih dalam tahap persiapan lelang.
Terkait dengan program Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu salah satunya pemerataan pembangunan dari pinggiran, sebelumnya Direktorat Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) juga telah membagikan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) kepada masyarakat yang berada di Desa Long Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Minggu (20/8).
Dalam seremonial penyerahan LTSHE tersebut, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Ditjen EBTKE Noor Arifin Muhammad mengatakan bahwa pemerintah tengah fokus mewujudkan pra elektrifikasi dalam bentuk pembagian LTSHE ke daerah-daerah terpelosok yang belum teraliri listrik dari PLN.
"Semoga warga desa bisa merasakan manfaat, dan semoga anak-anak disini bisa belajar lebih giat lagi dengan LTSHE ini," katanya.
Dalam sambutannya, dia pun juga memberi tahu bahwa umur sistem LTSHE tersebut yakni sekitar tiga sampai lima tahun. Namun, apabila terjadi kerusakan sebelum umurnya, seperti kerusakan pada baterai, nanti bisa diberikan penggantinya.
Noor Arifin mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2018 ada sebanyak 175 ribu unit LTSHE, dan sampai dengan Agustus 2018 sudah ada lebih dari 4000 unit LTSHE yang dibagikan di seluruh Indonesia. (Ant)
