Pemerintah buka kembali pintu masuk internasional di Bali

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah bakal membuka kembali pintu masuk internasional di Bali mulai 4 Februari 2022. Pembukaan pintu masuk itu dalam rangka menggencarkan kembali perekonomian di Bali.

"Menggencarkan ekonomi Bali yang sudah cukup terdampak akibat pandemi ini," kata Luhut dalam konferensi pers secara daring, Senin (31/1). '

Luhut menjelaskan, pembukaan pintu masuk internasional akan dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi pelaku perjalanan luar negeri non-pekerja migran (PPLN non-PMI).

"Selain peraturan karantina akan tetap mengikuti edaran surat edaran yang berlaku. Saat ini Bali juga menyediakan dua opsi tambahan untuk karantina PPLN, yakni Karantina Bubble dimulai di 5 hotel terlebih dahulu dengan total 447 kamar & 6 Kapal Live on Board yang sudah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf," ujarnya.

Menurutnya, pandemi yang terjadi beberapa tahun belakangan ini menjadi pengingat untuk saling peduli dengan sesama. Luhut mengatakan, penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya.

"Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi, penyelesaian bersama-lah menjadi satu-satunya cara. Hanya dengan membuang perasaan egois masing-masing dari kita-lah, saya yakin kita akan mampu mengatasi pandemi ini bersama-sama," kata Luhut.

Lebih lanjut Luhut mengatakan, arah kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sampai saat ini masih dipegang secara konsisten. Akan tetapi, strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan yang ada.

"Mungkin hal ini sering dibaca sebagai sesuatu yang sering berubah-ubah. Justru itulah yang harus sama-sama kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan perekonomian bagi masyarakat," tuturnya.

Berdasarkan rapat terbatas (Ratas) yang digelar hari ini, kata Luhut, presiden mengingatkan para pembantunya agar terus menerapkan prinsip kehati-hatian akibat melonjaknya kenaikan kasus ini. Atas arahan ini, pemerintah akan terus memonitor  jumlah pergerakan kasus konfirmasi secara harian.

"Selain itu Pemerintah juga melihat berbagai aspek seperti angka keterisian rumah sakit, hingga jumlah vaksinasi di daerah," ujarnya.