Pemerintah diminta kaji ulang wacana bubarkan Al-Zaytun

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembubaran Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat (Jabar). Pangkalnya, aset umat dan para santri akan dihilangkan. 

Menurut politikus Partai Golkar ini, sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pembinaan total kepada para santri. Ini disebut selaras dengan arahan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

"Pesantren Al-Zaytun sendiri sebagai institusi pendidikan merupakan aset umat. Sebagai aset umat, sayang jika dihilangkan. Oleh karena itu, jika persoalan yang dipidanakannya itu ajaran yang agama yang dinilai menyimpang, maka Pesantren Al-Zaytun, ya, perlu dibina," tuturnya dalam keterangannya, Rabu (12/7).

Di sisi lain, Ace meminta masyarakat menunggu proses hukum yang berjalan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penyimpangan ajaran agama di Ponpes Al-Zaytun. Apalagi, perkara sudah naik ke tahap penyidikan.

"Saya kira soal sanksi kepada Pesantren Al-Zaytun, harus menunggu proses hukum yang saat ini masih berjalan. Kita harus menghormati hukum," ucapnya.

"Kita buktikan dulu bahwa Panji Gumilang sebagai Pengasuh Pesantren Al-Zaytun memang melanggar hukum positif negara kita," imbuh dia.