close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Warga terdampak gempa dan tsunami beraktivitas di depan tendanya di Kamp Pengungsi Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (2/2)./ Antara Foto
icon caption
Warga terdampak gempa dan tsunami beraktivitas di depan tendanya di Kamp Pengungsi Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (2/2)./ Antara Foto
Nasional
Jumat, 08 Februari 2019 07:53

Pemerintah diminta segera bentuk badan kerja pascabencana Sulteng

Badan kerja dinilai akan lebih efektif melakukan penanganan pascabencana Sulteng.
swipe

Pemerintah Pusat diminta segera merealisasikan pembentukan lembaga ad hoc Badan Kerja Pemulihan Pascabencana Sulawesi Tengah. Keberadaan badan ini diyakini akan dapat memaksimalkan penanganan korban pascabencana.

"Kita berharap Presiden segera membentuk Badan Kerja Pemulihan Sulawesi Tengah pascabencana, mengingat rencana dan anggaran sudah siap digelontorkan," ujar Sekjen Pasigala Centre, Andika, di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (8/2).

Menurutnya, ketiadaan lembaga ini akan menimbulkan persoalan dalam hal koordinasi dan komunikasi. Sebab, lembaga ini akan menjadi penanggung jawab dan implementator program. Lembaga ini pula yang akan menjadi koordinator antarlembaga yang terlibat langsung dalam penanganan pascabencana di lapangan.

Kebutuhan adanya lembaga ad hoc ini juga menjadi penting, karena semua proses penanganan pascabencana dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah. Menurut Andika, hal-hal yang diperlukan dalam penanganan pascabencana di Sulteng, dapat dilakukan oleh lembaga ini sehingga tak perlu bolak-balik ke Jakarta untuk keperluan administrasi.

"Jika ada Badan Kerja di Palu, itu akan jauh lebih menghemat waktu dan anggaran, ketimbang, orang lalu lalang ke Jakarta. Secara ekonomi, itu juga akan sangat membantu Sulteng cepat pulih karena anggaran bisa beredar sepenuhnya di Sulteng," kata dia.

Andika juga berharap, seluruh stakeholder yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah, tak perlu lagi melakukan rapat koordinasi di Jakarta. Selain mempercepat waktu koordinasi, rapat-rapat yang dilakukan di Sulawesi Tengah, diyakini dapat mempercepat eksekusi penanganan pascabencana.

Saat ini, masyarakat korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, terutama yang kehilangan tempat tinggal, masih berada di lokasi pengungsian. Mereka sudah lebih dari empat menjalani hidupnya di pengungsian.

"Bencana gempa bumi, liquifaksi, tanah longsor, tsunami, downlift dan banjir yang terjadi dalam kurun waktu bersamaan itu di Sulteng. Lagu pula tujuan dari Rencana Induk Rehab Rekon itu kan untuk Sulteng, kok rapat dan ngantornya di Jakarta," sebutnya. (Ant)

img
Gema Trisna Yudha
Reporter
img
Gema Trisna Yudha
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan