Pemerintah diminta tidak PHP terkait vaksin Covid-19

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah menghindari pemberian harapan palsu (PHP) kepada rakyat terkait produksi obat dan vaksin Covid-19 dalam negeri. 

"Pemerintah jangan PHP soal obat dan vaksin Covid-19," ujar Mufidayati, dalam pernyataannya, Kamis (27/8).

Dia khawatir sejumlah klaim terkait vaksin Covid-19 dalam negeri dari berbagai sumber resmi pemerintahan akan berdampak pada dua hal. Pertama, masyarakat terlanjur memiliki kepercayaan tinggi dan abai terhadap kaidah ilmiah. Kedua, munculnya sikap skeptis sebab klaim dari pemerintah tidak terbukti.

"Klaim obat Covid-19, produksi vaksin hingga 30 juta sampai akhir 2020 dan membuka peluang ekspor vaksin tahun depan, setelah sebelumnya kalung anticorona. Pemerintah harus hati-hati mengeluarkan pernyataan resmi," ucap Mufida.

Mufida menilai, sebagian besar kegaduhan terkait penanganan Covid-19 cenderung muncul dari pemerintah. Hal itu didasari atas kewenangan pemerintah dalam mengelola data penanganan Covid-19. Atas dasar itu, publik dinilai selalu menantikan informasi terbaru terkait penanganan Covid-19 dari sumber pemerintahan.

"Jangan salahgunakan kepercayaan itu dengan memberikan informasi yang bersifat hiperbola. Sampaikan saja sesuai fakta dan sejauh mana. Jika ada kemajuan sampaikan apa saja kemajuannya. Jika masih jalan di tempat sampaikan apa adanya. Dengan kejujuran tersebut, saya yakin rakyat justru akan berada di belakang pemerintah untuk mendukung, bukan sebaliknya," terangnya.

Sejumlah janji terkait obat dan vaksin Covid-19 telah dilayangkan oleh pemerintah. Teranyar, Presiden Joko Widodo memberikan janji akan memproduksi 30 juta vaksin hingga akhir 2020 dan 290 juta vaksin hingga 2021.

Hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, usai meninjau pelaksanaan uji klinis tahap ketiga dari vaksin Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (11/8).