Pemerintah gencarkan jalankan program vaksinasi, para ortu harus dukung

Pemerintah sangat serius menjalankan program vaksinasi Covid-19. Para orang tua diminta mendukung program tersebut dengan mengizinkan anaknya mengikuti vaksin.

"Pemerintah sudah sangat serius terkait vaksinasi, baik dari sisi infrastruktur, kesediaan vaksin dan juga edukasi publik," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen kepada wartawan, Selasa (4/1).

Menurut Nabil, para orang tua haruslah menjaga kesehatan keluarga dan anak-anaknya dengan mengikuti prosedur vaksinasi yang tepat dan sesuai aturan. Dia menilai tingkat penularan kasus Covid-19 sangat berpengaruh terhadap prosedur pembelajaran tatap muka.

"Jika kasus menurun, pembelajaran tatap muka akan bisa aman dilangsungkan. Jadi, vaksinasi menjadi penting, karena meningkatkan imun atau kekebalan tubuh atas virus Covid-19," ungkapnya.

Anggota Komisi IX DPR, Abidin Fikri juga mengatakan para orang tua harus mendukung percepatan pemulihan pandemi termasuk dalam bidang pendidikan. Kepentingan para orang tua adalah agar anak-anaknya harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas sekaligus aman dari Covid-19.

Abidin menambahkan, vaksinasi telah menunjukkan bukti konkret untuk menekan laju keparahan pasien penderita Covid-19 dan dapat menurunkan laju keterisian rumah sakit serta menekan angka kematian akibat Covid-19.

"Maka dari itu vaksinasi tetap harus disinergikan dengan implementasi protokol kesehatan di sekolah untuk mendukung pembelajaran tatap muka," kata Abidin.

Dia menegaskan, pada prinsipnya DPR mendukung rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahwa hanya anak-anak yang sudah menerima vaksinasi lengkap (dua kali) yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka. Dia mengatakan bahwa vaksinasi sangat penting untuk mendukung suksesnya pembelajaran tatap muka.

"Bukan saja vaksinasi pada peserta didik, namun para pengajar dan petugas yang menyelenggarakan pendidikan harus sudah divaksin dua kali demi keselamatan dan kenyamanan dalam proses pembelajaran," ujarnya.

Sedangkan Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menilai keputusan pemerintah mewajibkan semua peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Januari 2022 merupakan hasil kajian matang, baik dari sisi akademis maupun kesehatan. Dia menilai mungkin sebagian kalangan memandang hal itu sebagai keputusan yang berani di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

"Bahkan saat ini ada varian baru Omicron yang telah menjadi transmisi lokal. Tetapi kami meyakini bahwa keputusan untuk melakukan PTM seratus persen merupakan dari kajian yang cukup panjang dan bukan keputusan emosional," ujar Syaiful Huda.

Menurut dia, kondisi objektif pendidikan di Indonesia setelah hampir dua tahun masa pandemi dalam kondisi mengkhawatirkan.

"Learning loss bukan lagi sebuah ancaman, melainkan kondisi yang hari-hari ini kita hadapi," pungkasnya.