Pemerintah janji takkan tambah pasukan ke Tembagapura

Pemerintah memutuskan, penanganan situasi di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, kepada aparat setempat. Pun takkan menambah pasukan. Kilahnya, penanganan telah sesuai prosedur tetap (protap).

Keputusan diambil dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri. Digelar di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Selasa (10/3) siang.

"Tadi rapat menyatakan, cukup (pasukan keamanannya)," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD, di kantornya, beberapa saat lalu.

Keputusan rapat lainnya, menjamin keamanan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Dijadwalkan berlangsung 20 Oktober-2 November 2020.

Jaminan keamanan, tambah dia, juga diberikan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua. "Dan seterusnya," ucap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Sementara, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, sudah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika memfasilitasi masyarakat sipil yang mengungsi. Seiring memanasnya kondisi pascakontak senjata di Tembagapura.

"Masyarakat setempat yang ada di situ, ketakutan. Sehingga, mereka minta untuk diamankan di Timika. Langkah berikutnya, adalah yang diamankan ini, agar difasilitasi oleh Pemda Mimika," tuturnya.

Terjadi kontak senjata di Tembagapura, beberapa hari terakhir. Diduga melibatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan aparat keamanan.

Akibatnya, terjadi gelombang evakuasi warga dari empat kampung menuju Timika. Sebelum ke tujuan, para pengungsi singgah dulu di Mimika.

Tito juga menyarankan pemerintah setempat melakukan komunikasi. Dengan tokoh-tokoh agama, adat, pemuda, dan tokoh perempuan. Agar mereka berkenan berbicara dengan KKB.

Meski begitu, dirinya turut meminta satuan tugas (satgas) yang sudah dibentuk diperkuat. Baik kepada Kapolri, Jenderal Idham Azis maupun Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.