Pemerintah kirim 3000 personel gabungan bantu rekonstruksi Lombok

Pemerintah akan mengirimkan 3000 personel gabungan untuk membantu rekonstruksi pascagempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, proses rekonstruksi masih terkendala lantaran terbatasnya tenaga fasilitator dan sumber daya manusia. Demikian pengakuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menanggapi penanggulangan bencana Lombok.

Kepala BNPB, Doni Monardo, mengatakan pihaknya bakal melibatkan TNI, Polri, dan Kementrian PUPR untuk membantu pengerjaan rekontruksi pascagempa di Lombok. Namun, pengerahan bantuan personel tersebut akan dilakukan secara bertahap.

“Tahap pertama dari fasilitator yang berasal dari Kementrian PUPR berjumlah 776 orang. Kemudian ada tambahan dari personil TNI sebanyak 500 personil, itu sudah diberangkatkan semua,” kata Doni di Jakarta pada Kamis, (23/1).

Selanjutnya, pada tahap kedua BNPB akan mengerahkan 1.500 personel gabungan dari Polri dan TNI. Kemudian pengerahan personel kembali ditambahkan pada tahap berikutnya sebanyak 1000 orang. Penambahan diputuskan setelah BNPB melakukan peninjauan ke lokasi bencana. 

“Jadi totalnya sekitar 3000-an personel. Kami harapkan personel ini dapat menyelesaikan dengan cepat rumah yang rusak berat akibat terdampak bencana,” kata Doni.

Selain pengerahan personel, BNPB dalam penanggulangan bencana alam akan membuat sistem mitigasi yang terintegrasi. Setelah mendengar pendapat dari sejumlah pakar, sistem ini nantinya akan diberlakukan untuk daerah rawan bencana.

Karena mitigasi ini menjadi prioritas, BNPB akan mengajukan rancangan anggaran kepada Kementerian Keuangan agar bisa segera diimplementasikan. Untuk menyusun program tersebut, BNPB akan menggandeng beberapa lembaga seperti PVMKB dan BMKG.

"Kami akan mengajukan rancangan anggaran kepada Kementrian Keuangan agar sistem ini dijadikan prioritas," ujar Doni.

Lebih lanjut, kata Doni, BNPB juga akan menata kembali sistem program pelatihan siap siaga bencana kepada masyarakat. Nantinya, program tersebut akan menyasar masyarakat hingga tingkat RT dan RW. Namun, pihaknya masih terkendala anggaran dana untuk mengadakan program tersebut.

“Kami memohon kepada Kemendagri untuk bisa memberikan arahan kepada intasi pemerintah di daerah, agar dapat mengajukan dana untuk mengadakan pelatihan menghadapi bencana," ucap Doni.

Menurut Doni, program pengarahan bencana dapat mengedukasi masyarakat agar siap dalam menghadapi bencana. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya banyak korban jiwa akibat bencana alam yang terjadi

“Tanpa bantuan berbagai komponen, tak akan dapat kita minimalisir bencana alam dengan baik. Kita perlu untuk menjaga alam, agar alam bisa menjaga kita juga,” ujarnya.