Akademisi minta pemerintah perhatikan aspek pembiayaan infrastruktur IKN

Pembiayaan pembangunan infrastruktur pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 'Nusantara' ke Kalimantan harus menjadi perhatian khusus pemerintah.

Selain soal dampak lingkungan, mobilisasi sumber daya manusia yang menggerakan percepatan pembangunan dan kenaikan harga tanah yang signifikan juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi negara Indonesia.

"Pemindahan IKN memiliki risiko masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah selayaknya memperhatikan aspek perencanaan dan tata ruang wilayah sehingga penggunaan lahan dapat efektif dan meminimalisasi kemungkinan inflasi dari kenaikan harga lahan yang tidak terkendali," ujar dosen pendidikan geografi Unisma Bekasi, Rasminto, dalam diskusi dengan tema 'IKN Nusantara dalam Perspekti Geografi Politik' yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Unisma Bekasi, Kamis (27/1) malam.

Rasminto juga menilai, pemerintah harus memberikan perhatian khusus dan mendalam terkait infrastruktur, aspek pembiayaan pembangunan IKN, aspek pertahanan dan keamanan (hankam), aspek lingkungan hidup, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah.

Di sisi lain, pemindahan IKN bagi Indonesia memang baru pertama kali, namun bukan berarti pemindahan ibu kota merupakan hal mustahil. Buktinya telah banyak negara yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya, salah satu contoh Brasil dan Australia.

Menurut Rasminto, tujuan pemindahan IKN di Brasil dan Australia terbukti dapat meningkat pertumbuhan ekonomi wilayah tujuan.

"Brasil dan Australia berhasil melakukan pemindahan IKN dengan terbukti dapat meningkat pertumbuhan ekonomi wilayah tujuan," ujar Rasminto.

Sehingga, apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam pemindahan IKN harus memiliki peran sebagai pemerataan pembangunan wilayah nasional. "Maka, diharapkan pemindahan IKN dapat berperan sebagai pemerataan pembangunan wilayah nasional," tegasnya.