Pemerintah susun master plan kawasan Pantai Timur Sumatera

Kawasan Pantai Timur Sumatera akan dikembangkan menjadi salah satu "pintu". Sebagai salah satu upaya mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Untuk itu, akan disusun usulan master plan pengembangan kawasan tersebut.

Kesepakatan menyusun master plan tersebut merupakan salah satu hasil dari Seminar Kemaritiman: Potensi dan Peluang Kawasan Pantai Timur Sumatera menjadi Poros Maritim Dunia di Kuala Tungkal, Sabtu (31/3). Juga disepakati, pembentukan tim kecil untuk penyusunan master plan dengan kantor sekretariat di Kuala Tungkal.

"Saya akan segera melaporkan ke Menko Kemaritiman mengenai hasil seminar ini," kata Asisten Deputi Lingkungan Kementerian Koordinator Kemaritiman, Sahat Panggabean dalam keterangan tertulisnya.

Selain menghadirkan wakil dari Kemenko Kemaritiman, seminar yang digelar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) itu, juga menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai kalangan. 

Direktur Bossowa Corporation Salman Dianda Anwar, mengaku, langkah yang diambil Pemkab Tanjabbar sangat visioner. Apalagi melibatkan multi stakeholder. Termasuk pemkab di kawasan yang meliputi lima provinsi yakni, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Termasuk angkatan laut, perguruan tinggi, swasta dan para alumni MENWA se Indonesia. 

"Kami dari Bosowa Corporindo siap terlibat dan mendukung langkah ini", kata alumnus UGM yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) ini.

Kawasan Pantai Timur memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu upaya khusus untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Sekretaris Perusahaan Perum Perindo Agung Pamujo, mengungkapkan peluang ekspor komoditas perikanan dari kawasan timur Sumatera ini. 

Perindo sendiri memiliki kontrak ekspor atas beberapa jenis ikan di kawasan tersebut. Nilainya diklaim bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Karena itulah, Perum Perindo akan mengambil peran sebagai offtaker ikan-ikan nelayan pantai timur Sumatera.

Sementara Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Sapta Putra, mengatakan, pembahasan pengembangan pantai timur Sumatera sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. "Jadi bukan dari nol lagi. Apalagi kini akan dikoordinir langsung oleh Kemenko Maritim," ujarnya.

Pada seminar tersebut juga menghasilkan kesepakatan bersama antar wakil dari Pemkab Tanjabbar, Tanjab Timur, Lingga, Indragiri Hilir dan Banyuasin untuk program rehabilitasi mangrove. Kesepatan itu diwujudkan dalam bentuk penandatangan MoU antara wakil-wakil dari beberapa kabupaten itu, dengan disaksikan wakil dari KKP dan wakil dari Kemenko Kemaritiman.