Pemerintah targetkan kurangi 70% sampah plastik 

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator  bidang Kemaritiman menargetkan mengurangi sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025. Salah satu caranya yakni bekerja sama dengan menggandeng pihak swasta atau perusahaan.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan alasan pihaknya menggandeng perusahaan yakni untuk menekan penggunaan plastik. Pihaknya pun mengaku telah mendesain program khusus yang bernama National Action Partnership. Kerja sama ini dilakukan untuk percepatan penanganan sampah plastik.

“Pemerintah menggandeng pelaku usaha untuk menekan angka sampah plastik,” kata Luhut di Jakarta pada Senin, (11/3).

Dia berharap, kerja sama tersebut bisa membantu mengejar target untuk mengurangi sampah plastik, yang direncakan cukup ambisius sampai 70%. Rencana ini pun, kata Luhut, banyak dipuji di tingkat global.

“Rencana aksi yang ambisius ini untuk mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70%n,” kata Luhut.

Adapun pihak korporasi sebagai perusahaan yang memproduksi plastik, kata Luhut, juga mengaku sudah menyiapkan langkah strategis untuk membantu pemerintah menekan sampah plastik. 

Salah satu korporasi yang turut ambil bagian untuk mengurangi limbah plastik yaitu Chandra Asri Prtrochemical. General Manager Polymer Technical Service and Product Development Chandra Asri, Edi Rivai, mengatakan pihaknya saat ini telah memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan mentah campuran aspal. 

Pihaknya pun mengaku sudah mengikat kerja sama untuk merealisasikan pengolahan sampah plastik untuk bahan mentah campuran aspal. Menurutnya, pembuatan aspal dengan dicampur sampah plastik membuat tingkat ketahanan jalan bertambah hingga 30% sampai 40%.

“Kita sudah lakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk bersama membangun aspal sepanjang 10 km,” kata Edi Rivai.

Selanjutnya, kata Edi, pihaknya menargetkan minimal membangun 100 kilometer jalan pada 2025 mendatang. Menurut Edi, sampah plastik sebetulnya memiliki nilai ekonomis jika dioleh dengan baik.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan lembaga Kemitraan Aksi Plastik Global (GPAP) yang terdiri atas kalangan bisnis, kelompok masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lokal, guna menanggulangi pencemaran sampah plastik.