Pemerintah targetkan visi Indonesia negara maritim 2045, Informasi Geospasial jadi senjata

Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai, Informasi Geospasial (IG) menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan nasional, selain aspek tematik, holistik, dan integratif. Saat ini pemanfaatan IG sudah digunakan dalam pengambilan keputusan di bidang investasi, penegakkan hukum, dan pengelolaan SDA.

IG dan stastistik ini digunakan sebagai alat untuk membantu memantau indikator Sustainable Development Goals (SDGs) seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, perubahan iklim, dan penanganan kesehatan dari skala nasional hingga keluarga dengan mengusung no one left behind.

Rumusan kebijakan Informasi Geospasial yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021, nantinya akan menjadi panduan dalam menyusun rencana kerja penyelenggaraan IG di level kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah yang diajukan saat Muyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas).

"Kami juga berharap rencana aksi IG yang disusun ini dapat menjadi bagian dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025 2045," kata Aris dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) 2023, Senin (20/3).

Arif menyampaikan, tantangan pembangunan nasional ke depan semakin kompleks dan beragam. Sehingga memerlukan solusi cepat dan tepat, yang salah satunya melalui ketersediaan data dan informasi geospasial yang berkualitas, terbaru, mudah diakses, menjadi sangat penting.

Selain itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mangatakan, tahun 2023 hingga 2024 menjadi tahun strategis dalam perencanaan pembangunan nasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, memerlukan data dan informasi yang akurat, kredibel, dan akuntabel. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo memberikan arahan percepatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

Suharso berharap, IG ini ke depannya bisa membuat seluruh program intervensi pemerintah bisa tepat sesuai sasaran.

"Jadi kepada mereka yang menerima manfaat dengan tepat, kita bisa menurunkan baik itu exclusion error maupun inclusion error. Jadi bantuan akan sampai ke orang yang benar- benar membutuhkan," ujar Suharso.

Lebih lanjut, menurut Suharso, visi Indonesia 2045 menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan pembangunan bertahap melalui RPJPN 2025-2045.

Tahapan tersebut antara lain 2022 hingga saat ini, kata Suharso, Indonesia berhasil meraih upper-middle income country pascaCovid-19 yaitu dengan GDP per kapita sekitar US$4.200. Lalu di 2030 ditargetkan mencapai SDGs, kemudian pada 2040 ditargetkan lepas dari middle income trap, dan di 2045 tercapai Indonesia sebagai negara maritim.