Pemerintah tengah berupaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Salah satunya, melalui penanaman bibit varietas unggul, bahkan menggunakan bibit produk rekayasa genetik atau genetically modified organism (GMO) maupun bibit impor.
Penggunaan varietas yang lebih unggul diharapkan dapat meningkatkan produksi kedelai di tanah air secara signifikan. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (19/9).
"Selama ini kedelai misalnya hanya (menghasilkan) 1,5 sampai 2 ton per hektare. Diharapkan kita bisa mendapatkan varietas yang mampu (berproduksi) di atas 3 sampai 4 ton per hektare," kata Syahrul dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta.
Syahrul mengungkapkan, rendahnya volume produksi kedelai per hektare disinyalir memicu para petani beralih ke jagung. Hal ini berdampak pada tingginya impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional, bahkan mencapai di atas 90%.
"Selama ini petani itu lebih tertarik menanam jagung, karena harga jagung sama dengan harga kedelai Rp5.000 itu kurang lebih. Kalau jagung dia per hektarenya 6-7 ton, sementara kedelai cuma 1,5 juta ton," ujarnya.
Syahrul menyebut, pemerintah akan memberikan kepastian harga kedelai dengan menetapkan harga beli. Hal itu dilakukan untuk mendorong minat petani untuk menanam kedelai.
Selain itu, upaya ini juga akan dilakukan dengan mendorong badan usaha milik negara (BUMN) untuk membeli hasil panen para petani.
"Bapak Presiden mengatakan, oke impor memang harus dilakukan tapi sepanjang bisa ditanam maksimal, maka tanam sebanyak-banyaknya dan beli yang ditanam oleh rakyat. Tentukan harganya agar rakyat bisa kembali tertarik menanam kedelai," papar Syahrul.
Ditambahkan Syahrul, pihaknya juga berupaya dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Salah satunya yakni menyiapkan lahan untuk pengembangan kedelai hingga mencapai 351 ribu hektare.
"Saya lagi mempersiapkan, kurang lebih sekarang 351 ribu hektare. Sekarang baru tanam 67 ribu hektare, dan tentu Oktober ini akan mulai tanam," tandas dia.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan, Jokowi menekankan penetapan harga beli kedelai diperlukan agar petani tidak dirugikan. Selain itu, ujar dia, Jokowi ingin agar kedelai tidak 100% tergantung pada impor.
"Salah satu arahan beliau adalah harganya dibuat agar petani tidak dirugikan. Jadi, untuk mencapai harga itu nanti, ada penugasan daripada BUMN agar petani bisa memproduksi," ujar Airlangga.
Airlangga menyatakan, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar. Nilai tersebut dianggarkan untuk pengembangan area tanam kedelai.
"Langkah berikut yang sudah disiapkan oleh anggaran pemerintah itu untuk perluasan ke 300 ribu hektare, anggarannya sekitar Rp400 miliar. Dan tahun depan akan ditingkatkan dari 300 ribu menjadi 600 ribu hektare," pungkasnya.
