Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dinilai hadapi 2 pagebluk

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, dalam satu terakhir, menghadapi dua pagebluk atau wabah, yaitu pagebluk Covid-19 dan oligarki yang dinilai menguat di lingkaran pemerintahan saat ini.

"Ada pagebluk oligarki yang menguat di lingkar pemerintahan dan demokrasi kita selama satu tahun terakhir," katanya dalam diskusi daring PARA Syndicate bertema ‘Setahun Jokowi-Ma’ruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi’, Selasa (20/10).

Ari menambahkan, demokrasi di tanah air saat ini sedang mengalami ujian yang cukup berat yang ditandai oleh minimnya komunikasi, terutama terkait UU Cipta Kerja. Sedangkan dari sisi kesehatan, jelas Ari, pagebluk Corona telah menyingkap buruknya kinerja Kementrian Kesehatan.

Sementara peneliti Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menyoroti penyederhanaan peraturan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang justru dinilai tidak menyederhanakan peraturan.

"Karena di bawah undang-undang tersebut akan banyak sekali aturan turunan yang menjadi kompleksitas baru” ujar Aisah pada kesempatan yang sama.

Untuk penyederhanaan birokrasi, lanjut dia, tidak bisa terlalu dilihat pelaksanaannya karena belum berjalan secara optimal, dan masih dalam perencanaan sampai Desember 2020. Bahkan, bisa terlambat karena pandemi.

Aisah menilai UU Ciptaker tersebut menggabungkan berbagai UU yang semestinya dibahas secara hati-hati. Kesan terburu-buru dan tidak inklusif memicu gelombang penolakan terhadap regulasi ‘sapu jagat' ini.

Dari sisi ekonomi, Aisah menyebut belum ada kebijakan nyata yang efektif terkait transformasi ekonomi. Upaya mengubah ketergantungan terhadap sumber daya alam, menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern malah terkesan anomali. 

“Dengan dikeluarkan UU Minerba ini justru mendorong adanya upaya eksplorasi batu bara yang lebih besar. Jadi, ini agak anomali dengan tujuan yang dicita-citakan,” tutur Aisah.

Untuk itu, dia mendesak Presiden Jokowi harus mengevaluasi atau bahkan mereshuffle para menterinya. Apalagi, jelas dia, Presiden sempat marah karena adanya menteri yang dianggap bekerja lamban.