Pemkab Gowa berhasil tingkatkan nilai SPI di atas rata-rata nasional

Pemerintah Kabupaten Gowa mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang mengalami peningkatan signifikan. Dalam rapat koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2023, Koordinator Korsupgah Wilayah IV KPK RI Tri Budi Rochmanto, menyampaikan kalau MCP Kabupaten Gowa mengalami kenaikan 16 poin dari 2021 menjadi 81 pada 2022.

Selain itu, nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Gowa mencapai 74,5, yang menempatkannya di kuadran 1 dan berada di atas rata-rata nasional maupun rata-rata pemerintah di Sulawesi Selatan.

Peningkatan MCP Kabupaten Gowa ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki maturitas pengelolaan pemerintahan yang baik di Sulawesi Selatan. Untuk terus meningkatkan capaian ini, diperlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk perangkat daerah melalui peran Inspektorat yang menjadi kunci utama. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu bersinergi, berkolaborasi, dan mendapatkan dukungan dari perangkat daerah terkait.

MCP merupakan bagian dari save assessment pemerintah daerah terkait dengan pencegahan korupsi, sedangkan SPI merupakan outcome atau uji petik yang dirasakan oleh stakeholder pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi, mulai dari reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, hingga membangun budaya antikorupsi di sektor pelayanan publik.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik, Pemerintah Kabupaten Gowa telah membangun pos pelayanan publik di beberapa kecamatan dan berencana untuk membangun mal pelayanan publik yang mengadopsi sistem dari Azerbaijan dan Uzbekistan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni menyampaikan, kalau pemerintah daerah menyadari bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam pertemuan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan KPK dalam proses pemberantasan korupsi di Kabupaten Gowa.