Pemkot Bogor kembali godok pembangunan pusat pemerintahan

Gedung perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat (Jabar), bakal ditata. Kelak akan berdiri dalam satu kawasan, termasuk sekretariat partai politik (parpol).

"Rencana pembangunan ini tidak tiba-tiba, tapi berangkat dari kebutuhan dan sudah diajukan berpuluh-puluh kali oleh OPD (organisasi perangkat daerah)," ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Selasa (8/9).

Dirinya mengungkapkan, belum seluruh OPD Kota Bogor berdiri di lahan sendiri. Beberapa di antaranya berada di permukiman, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) masih menempati aset pihak ketiga.

"Ada juga kebutuhan BUMD, seperti kantor PDJT (Perusahaan Daerah Jasa Transportasi) dan Perumda (Perusahaan Umum Daerah) Pasar yang belum memiliki kantor sendiri,” sambungnya. Pemkot Bogor memiliki 26 OPD.

Bahkan, ungkap Dedie, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar meminta Pemkot Bogor segera mengembalikan aset lahan yang kini digunakan sebagai Kantor Dishub. "Sudah diminta untuk dikembalikan asetnya."

Karenanya, Pemkot Bogor mengadakan rapat koordinasi (rakor) mengenai rencana pembangunan pusat pemerintahan, beberapa saat lalu. Rencananya berada di kawasan Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Rakor tersebut juga dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pangkalnya, memiliki lahan di kawasan Bogor Raya seluas enam hektare (ha).

"Tanahnya belum milik kita, tapi kita sedang proses. Makanya, kita rencanakan dan disambut Kemenkeu. Kita akan tata ulang. Kebutuhan ada, lahannya masih proses," tuturnya, mengutip situs web Pemkot Bogor.

"Apakah pindah atau tidak, belum tahu. Tapi, kita rencanakan,” lanjutnya,

Dedie mengklaim, rencana pembangunan ini memperhatian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Kan, sudah kita hitung kebutuhan kita apa, swasta apa, dan lainnya," jelasnya.