Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan bagi warga terdampak kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan pemprov bakal menanggung biaya pengobatan bagi para korban.
"Kami sudah mempersiapkan semua rumah sakit. Ada 14 (korban) yang berada di RSUD Koja. RS Pelabuhan Jakarta ada lima, RS Mulyasari sementara masih 15, lalu ada RSUD Tugu Koja menampung 10 pasien. Di RSUD Koja sudah diatasi, seluruh warga terdampak mudah-mudahan kita doakan bisa segera sembuh dan untuk yang kritis semoga bisa melewati masa kritis itu," kata Heru dalam keterangan resmi, Sabtu (4/3).
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan lokasi pengungsian sementara serta posko bersama. Hal ini dilakukan melalui koordinasi bersama Kementerian Sosial hingga jajaran Forkopimda DKI Jakarta.
Upaya koordinasi cepat ini dilakukan guna mengatasi dan meminimalisir dampak dari peristiwa yang terjadi. Di sisi lain, pihaknya juga akan melihat kondisi kerugian material yang dialami para warga terdampak.
"Kapolda dan seluruh jajaran turun membantu. Pangdam juga turun. Saya ucapkan terima kasih atas sinergi yang selalu ada dalam berbagai hal, termasuk dalam musibah kebakaran ini," ujar dia.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengungkapkan, penanganan korban juga dilakukan melalui koordinasi dengan banyak pihak. Salah satunya dengan merujuk korban ke fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat.
Selain itu, sebagian korban menjalani rawat inap di RSUD Koja, dan ada juga korban yang telah diperbolehkan pulang.
"Tentu kami lakukan triase prinsip kedaruratan. Ada yang bisa pulang, maupun yang harus rawat inap, serta dilakukan rujukan apabila luka bakar di atas 80 persen,” tutur Widyastuti.
Widyastuti menyebut, selain RSUD Koja dan RSUD Tugu Koja, pihaknya juga berkoordinasi dengan sejumlah fasilitas kesehatan di sekitar lokasi kejadian. Adapun RS rujukan dimaksud antara lain RS Mulyasari, RS Pelabuhan, RS Firdaus, serta RSCM dan RSPP yang siap menerima rujukan kasus berat.
"Sedangkan, korban meninggal sebagian besar dirujuk ke RS Polri," ujar dia.
Kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.00 WIB.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta hingga Sabtu (4/3) pukul 07.00 WIB, terdapat 1.085 warga yang mengungsi.
Para pengungsi tersebar di delapan lokasi pengungsian, antara lain 132 orang mengungsi di Kantor PMI Jakarta Utara, 63 orang di Masjid As Sholihin, dan 79 orang di Kantor Kelurahan Rawa Badak Selatan.
Kemudian, 258 orang berada di lokasi pengungsian Gedung Golkar Walang, 74 orang di Kantor Sudinakertrans & Energi Jakarta Utara, 60 orang di Masjid Al Muhajirin, 63 orang di Masjid Al Kuromaa, serta 356 orang di RPTRA Rasella.
Sementara itu, korban meninggal dunia tercatat 17 orang. Adapun 49 korban mengalami luka ringan dan dua orang luka berat.
"Penyebab kebakaran dan dampak kerugian masih dalam pendataan," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan resmi, Sabtu (4/3).
Anggota DPR minta Pertamina amankan pasokan BBM
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, turut berduka dan prihatin atas musibah kebakaran depo BBM Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara. Dalam kondisi darurat seperti sekarang Mulyanto minta Pertamina fokus mengatasi kebakaran dan menangani korban dengan baik.
Ia berharap meski dalam kondisi darurat Pertamina tetap dapat menyediakan pasokan BBM bagi masyarakat. Ia percaya Pertamina memiliki rencana kerja cadangan (contigency plan) yang memungkinkan pelayanan pengadaan BBM tetap berjalan meskipun terjadi musibah kebakaran di depo Plumpang.
"Pertamina perlu mengambil langkah untuk menutupi kekurangan pasokan distribusi BBM dan gas di wilayah Jabodetabek agar kegiatan ekonomi masyarakat lainnya tidak terganggu," ujar Mulyanto.
"Kita beri kesempatan kepada Pertamina untuk menyelesaikan masalah kebakaran ini dulu. Ini lebih penting karena menyangkut keamanan dan keselamatan orang-orang yang ada di kawasan depo dan lingkungan masyarakat sekitar.
Kita jangan berpolemik dulu tentang penyebab kebakaran. Masalah itu bisa kita bicarakan setelah kebakaran diselesaikan dan penanganan korban sudah dituntaskan," imbuhnya Mulyanto.
Untuk menghindari kejadian serupa Mulyanto minta Pertamina segera melakukan audit keamanan di semua depo dan kilang BBM. Ia menyebut kebakaran di depo dan kilang BBM Pertamina termasuk sering terjadi. Karena itu proses pemeriksaan dan pengawasan perlu ditingkatkan. Apalagi kondisi cuaca belakangan ini sering hujan disertai kilat dan petir sehingga bisa menyebabkan kebakaran di kilang-kilang minyak.
"Pertamina harus sungguh-sungguh melakukan penelitian untuk mengetahui kondisi setiap depo dan kilang yang dimiliki sehingga dapat dilakukan mitigasi dan pencegahan di masa-masa mendatang," ujar Mulyanto.
Ia minta pemeriksaan depo dan kilang BBM dilakukan secara berkala. Bagi fasilitas depo dan kilang BBM yang sudah tua harus diaudit secara komprehensif.
"Langkah mitigasi dan pencegahan yang diambil dari kasus sebelumnya menjadi penting. Ini harus menjadi perhatian serius pertamina," tegas Mulyanto.
