Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima 13.312 laporan warga dari 5.314 pelapor melalui 14 kanal cepat respon masyarakat (CRM) pada Maret 2021. Sebanyak 13.156 laporan di antaranya telah dituntaskan.
Sebagian laporan yang masuk berhasil dituntaskan dengan cepat. Namun, aduan yang belum terselesaikan karena dalam status "sedang dikerjakan" atau disposisi atau masih tahap koordinasi.
"Kehadiran berbagai kanal pengaduan yang tersambung dengan platform CRM merupakan bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berusaha untuk memperbaiki berbagai permasalahan kota yang dapat dipantau secara real time oleh warga,” ujar Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/4).
Dia melanjutkan, rata-rata 411 laporan masyarakat masuk ke sistem CRM setiap harinya. Aduan terbanyak yang diterima pada 3 Maret sebesar 536 laporan.
Dari 14 kanal pengaduan yang tersedia, publik paling banyak melapor melalui Jakarta Kini (JAKI) sebanyak 6.675 laporan pada Maret 2021. Selanjutnya via Qlue sebesar 4.012 laporan, Twitter 1.159 laporan, Facebook 622 laporan, dan surel 451 laporan.
Menurut Yudhistira, kanal JAKI menjadi terfavorit lantaran praktis, memiliki fitur geotagging dan kamera untuk menunjukkan lokasi yang tepat serta gambaran persoalan yang diadukan.
Berdasarkan kategori, aduan terbanyak tentang gangguan keamanan dan ketertiban, seperti kerumunan tanpa masker, sebanyak 2.137 laporan. Berikutnya soal disusul parkir liar, bantuan sosial, sampah, dan jalan.
Aduan terbanyak soal wilayah Jakarta Timur dengan 689 laporan, disusul Jakarta Selatan 638 laporan, Jakarta Barat 402 laporan, Jakarta Pusat 363 laporan, dan Jakarta Utara 218 laporan. Adapun lima kelurahan yang terbanyak menyelesaikan laporan adalah Bukit Duri 86 laporan, Gambir 85 laporan, Kelapa Dua Wetan 70 laporan, Cibubur 63 laporan, dan Pondok Bambu 44 laporan.