Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digeruduk sejumlah massa dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Massa yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK #CicakVsBuaya4.0 itu menggelar aksi mendukung lembaga antirasuah itu terkait seleksi pimpinan.
Berdasarkan pantauan Alinea.id di lapangan, aksi dukungan dari Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK #CicakVsBuaya4.0 turut diikuti oleh para pegawai KPK. Mereka berorasi di depan lobi gedung Merah Putih KPK untuk menolak para calon pimpinan (Capim) KPK bermasalah.
Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari, dalam orasinya menyampaikan kerja lembaga antirasuah seperti kucing yang bertugas menangkap tikus. Tikus di sini diibaratkan Tsani sebagai koruptor. Jika para Capim KPK bermasalah terpilih, menurutnya, itu seperti kucing yang sedang mengidap penyakit kulit.
"Ka lau kucingnya penyakit kurapan, dia hanya akan sibuk garuk-garuk enggak pernah tangkap. Nah, saudara capim-capim bermasalah itu ibarat kucing yang banyak kurapnya," kata Tsani di hadapan para peserta aksi di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (30/8).
Jika KPK dipimpin kucing kurap, lanjut Tsani, bukan hanya lembaga antirasuah yang akan bubar, namun juga penyakitnya akan akan menular. "Kalau Capimnya tadi kurapnya enggak lapor LHKPN, nanti semua pegawai KPK ketularan enggak lapor. Kalau kurapnya tadi itu pelanggaran etik, nanti semua pegawai KPK itu ketularan melanggar etik. Maka dari itu, tolak kucing kurap," ujar Tsani.
Kendati demikian, Tsani meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Anggota DPR RI untuk dapat memilih pimpinan KPK yang berintegritas dan bersih dari catatan kelam. "Kita tidak rela kantor yang semegah ini diduduki oleh kucing kurap. Karena itu kita pastikan orang di sini tidak satupun yang terkontaminasi kucing kurap," kata Tsani.
Sementara peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mendesak Presiden Jokowi untuk tidak meloloskan Capim KPK yang tidak berkualitas dan berintegritas.
"Coret Capim KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya , punya konflik kepentingan, diduga terlibat pelanggaran etik, mengancam pemberantasan korupsi, mempunyai rekam jejak buruk masa lalu," ujar Kurnia.
Dia menegaskan, Jokowi harus dapat memastikan untuk memilih capim berintegritas yang akan diajukan ke DPR RI. "Jika ini tidak dilakukan, apakah Bapak Presiden mau dikenang sebagai Presiden yang melumpuhkan KPK?" ujar Kurnia.
Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menemukan rekam jejak buruk tiga calon pimpinan KPK yang diloloskan panitia seleksi (pansel) KPK. Nama-nama tersebut, antara lain Irjen Pol Firli Bahuri, Irjen Pol Antam Novambar, dan M. Jasman Panjaitan.
Inspektur Jenderal Firli, mantan deputi penindakan KPK dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena diduga bertemu dengan salah satu kepala daerah yang kasusnya sedang ditangani KPK.
Irjen Pol Antam Novambar, menurut catatan ICW, merupakan orang yang diduga pernah melakukan intimidasi terhadap salah seorang pegawai KPK, ketika mengemuka kasus “rekening gendut” jenderal polisi. Terakhir, M. Jasman Panjaitan, bekas jaksa yang diduga telah menerima uang dari terdakwa pembalakan hutan D.L. Sitorus.
