close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ilustrasi. Foto Kemenpora
icon caption
Ilustrasi. Foto Kemenpora
Nasional
Sabtu, 09 Oktober 2021 07:35

Kabaintelkam Polri: Pendidikan masyarakat Papua masih menjadi perhatian khusus

Pemerintah harus mencari solusi dalam mengupayakan agar sekitar 250.000 orang anak penduduk usia sekolah bersekolah.
swipe

Persoalaan problematika masyarakat lokal di Papua begitu kompleks dalam menghadapi segala bentuk ancaman, sering kali sosial budaya masyarakat Papua dilihat sebagai suatu perangkat nilai dan kebiasaan yang berbeda dengan budaya pada umumnya, diposisikan sebagai suatu beban bukan modal.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Paulus Waterpauw menjelaskan, ketahanan nasional adalah faktor kunci dalam eksistensi perkembangan suatu bangsa termasuk Indonesia, termasuk pula di tanah Papua, tanpa memiliki ketahanan nasional yang tangguh, maka akan sangat sulit bagi Indonesia memenuhi cita-cita negaranya. Itulah sebabnya, Indonesia mengahadapi risiko ancaman global tidak hanya yang datang dari luar tetapi juga ancaman dari dalam negeri. 

Bagi Komjen Paulus Warterpauw pemerintah, harus melibatkatkan lembaga nasional serta lembaga-lembaga kemasyarakat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Program pengembangan pendidikan masyarakat Papua juga menjadi perhatian khusus yang diberikan oleh Komjen Paulus Waterpauw. 

"Tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan nasional di Provinsi Papua, kondisi pendidikan penduduk asli Papua masih jauh tertingal dibanding penduduk asal luar daerah Papua. Terbatasnya lembaga-lembaga pendidikan di tanah Papua dan kurangnya tenaga pengajar di Papua menjadi permasalahan tersendiri, hal ini diperparah apabila ikut diperhitungkan angka kemangkiran guru," kata dia dalam keterangan tertulisnya pada FDG ke-38 SKSG UI, Jumat (9/10). .  

Hal itu diperkuat berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNICEF pada 2021 di Papua dan Papua Barat. Di mana tingkat kemangkiran guru dan frekuensi kedatangan pengawas ke sekolah, tingkat kemangkiran guru di sekolah-sekolah yang tidak pernah didatangi oleh pengawas mencapai 52%, sedangkan sekolah yang didatangi pegawas bedasarkan survei kemangkiran guru hanya mencapai 18%. 

Lebih lanjut Komjen Paulus Waterpauw mengatakan, uraian ini memberikan implikasi yang tidak sederhana bagi pemenuhan hak-hak warga negara, khususnya penduduk usia sekolah di tanah Papua. Pemerintah harus mencari solusi dalam mengupayakan agar sekitar 250.000 orang anak penduduk usia sekolah bersekolah. Inilah cita-cita UU Otsus papua yang telah disahkan hampir 20 tahun lalu, dana otsus Papua mengatur bahwa dana Otsus dapat digunakan untuk pembangunan pendidikan orang asli Papua yang belum memperoleh Pendidikan yang bermutu secara berkesinambungan. 

Sementara Gubernur Lemhanas Letjen TNI (purn) Agus Widjojo mengatakan, pembangunan ketahanan nasional sosial budaya Papua dan Papua Barat harus dapat mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan baik yand datang dari dalam maupun luar yang dapat membahayakan intergritas kelangsungan hidup bangsa dan negara. 

"Ancaman sosial budaya di Papua terdapat perbedaan indeks pembangunan manusia Papua dan Papua Barat masih jauh di bawah rata-rata nasional, selain itu perbedaan pembangunan antar kedua Papua ini juga masih mengaga lebar, selain itu konflik antar suku masih kuat," ungkap Letjen TNI (purn) Agus Widjojo. 

Sejalan dengan itu Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo mengaku, ketahanan dibidang sosial budaya, merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman. 

Kebudayaan bagi Apolo merupakan gambaran seluruh cara hidup yang melembaga dalam suatu masyarakat yang menifestasinya tampak dalam tingkah laku yang bisa kita pelajari, dengan demikian ketahanan sosial yang dibentuk oleh kebudayaan tertentu bisa dipelajari dan diupayakan untuk meningkatkan kualitasnya. 

Lebih lanjut Apolo mengatakan, tujuan ketahanan nasional sesuai dengan hakikatnya memajukan kesejateraan umum seperti yang terdapat dalam UUD mencerdaskan kehidupan berbangsa, untuk mencapai kesejahteraan umum perlu dilakukan pembangunan fisik dan nonfisik, pembangunan nilai seperti pembangunan pendidikan menjadi salah satu tujuan nasional dalam melakukan pendidikan yang baik, melalui pendidikan yang baik, perilaku pribadi-pribadi individu pada akhirnya akan membentuk prilaku budaya di dalam masyarakat. 

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Intelkam adalah benar faktor pendidikan pada akhirnya akan menjadi faktor penentu bagaimana kita membentuk karakter dari setiap pribadi individu yang pada akhirnya akan membentuk prilaku sosial atau budaya tertentu," tutup Apolo. 

img
Hermansah
Reporter
img
Hermansah
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan