Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak Covid-19 dimana terdapat 4,2 juta kasus positif 4,02 juta kasus dinyatakan sembuh dan 141.467 korban meningga dunia. Hal itu berdasarkan data dari Covid.go.id per 26 September 2021.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Fikri Muslim mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa dilaksanakannya pembatasan aktivitas penduduk di luar rumah. Aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah juga dihentikan dan digantikan dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Pembelajaran jarak jauh sendiri dapat menjadi opsi dalam kegiatan pendidikan tetap berjalan di tengah pandemi, serta dapat mencegah penyebaran Covid-19 di klaster sekolah, dengan menyeimbangkan prioritas kesehatan dan pemenuhan pendidikan.
“Di saat awal pandemi, semua tidak dapat berjalan. PJJ bisa menjadi alternatif solusi untuk bisa merasakan hidup normal,” ujarnya Senin (27/9).
Di sisi yang lain lanjutnya, banyak tantangan pada saat diadakan PJJ, yaitu keterbatasan akses infrastruktur, kondisi geografis dan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
“Tantangan lainnya, yaitu adanya ketimpangan sosial ekonomi yaitu kesiapan orang tua mendampingi proses belajar di rumah. Bagaimana background ekonomi dan pendidikan orangtua beragam yang mengakibatkan proses PJJ menjadi penuh tantangan,” tambahnya.
Menurutnya, pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih merupakan pilihan utama untuk keberlangsungan kegiatan pendidikan, di mana prioritas kesehatan harus menjadi prioritas utama. Namun, harus adanya inovasi dan sinergi antarsteakholder agar maksimal.
“Mungkin pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta, penyelenggara telekomunikasi provider untuk secara beriringan mendorong pembangunan tower-tower sinyal. Kemudian model kunjungan juga dapat menjadi alternatif untuk wilayah yang tidak memungkinkan,” tambahnya.
Terkait dengan pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilakukan secara bertahap pada wilayah yang tingkat kerawanan terhadap Covid-19 rendah, disiplin protokol kesehatan ketat, ada pembagian shift PTM dan ada opsi blended learning.
“Ini merupakan peran satgas dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus memfasilitasi maping wilayah keterpaparan covid dan harus betul-betul matang sebagai basis acuan utama untuk menentukan mana wilayah yang bisa segera dilakukan kegiatan PTM,” ujar Fikri.
Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung (face-to-face) dan pengajaran online, tetapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial.
“Blended learning diperlukan untuk memberikan pilihan kepada siswa dan orang tua untuk pemenuhan kebutuhan pendidikannya. Apakah siswa tersebut mau mengikuti daring atau PTM,” tambahnya.
Ia menambahkan, percepatan vaksinasi untuk siswa juga menjadi kunci. Apabila dilihat dari data Kemenkes per 26 september 2021, dari target vaksinasi kelompok usia 12 sampai 17 tahun sebesar 26,7 juta jiwa, capaian dosis 1 sebesar 3,5 juta jiwa (12,98%) dan dosis 2 sudah 2,4 juta jiwa (9,09%).
“Saat ini hanya tinggal menunggu waktu soal berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pendidikan menjadi normal kembali. Yang terpenting adalah langkah-langkah apa yang kita harus ambil dalam mengelola kondisi pandemi yang masih berjalan,” tutupnya.
